NTB EXPOSE. LOMBOK TIMUR – Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bupati Lombok Timur untuk menghadirkan data kependudukan yang akurat dan pelayanan publik yang berkeadilan kembali ditegaskan. Banyaknya protes masyarakat terkait ketidak sesuaian desil kesejahteraan menjadi perhatian serius dan langsung direspon cepat oleh Pemda.
Melalui instruksi Bupati, Pemda Lombok Timur mengambil langkah proaktif dengan mendorong optimalisasi mekanisme Sanggahan pada platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai solusi konkret untuk memperbaiki dan memvalidasi kembali data desil agar lebih tepat sasaran.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat mewakili Bupati membuka kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Selasa (15/09) di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur.
Kegiatan strategis yang merupakan wujud nyata keseriusan Pemda ini dihadiri perwakilan OPD terkait, BPJS Kesehatan, PT. Pos Indonesia, RSUD, pemerintah desa, dan Puskesmas se-Lombok Timur.
Dalam arahannya, Sekda menyampaikan pesan Bupati bahwa kompleksitas data di daerah dengan jumlah penduduk besar memang memiliki risiko. Dengan jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai 1,471 juta jiwa lebih, potensi kesalahan pencatatan menjadi tantangan yang harus dijawab dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi.
“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada resiko kesalahan pencatatan data yang juga besar. Atas arahan Bapak Bupati, kita tidak tinggal diam. Kita perkuat validasi melalui Perlinsos Digital. Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI), jadi InsyaAllah September atau minggu kedua Oktober, selaras dengan keterangan Menteri Sosial, informasi terbaru sekarang sudah menyentuh angka sepuluh koma sekian yang desil rendah,” ungkapnya.
Sekda menambahkan, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial, secara nasional akan ada 4,8 juta perubahan desil. Pemda Lombok Timur, lanjut dia, memastikan akan mengawal penuh proses perubahan tersebut agar warga Lombok Timur yang benar-benar berhak tidak terlewatkan dari program perlindungan sosial pemerintah.
Lebih jauh, Sekda menilai uji coba Perlinsos Digital yang didorong Pemda Lombok Timur telah memberikan dampak positif, terutama jika dikolaborasikan dengan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini sejalan dengan visi Bupati untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien.
Menurutnya, IKD adalah pintu masuk utama transformasi pelayanan publik di Lombok Timur.
“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini sesuai arahan Bapak Bupati. Andai persentase IKD tinggi akan mudah melayani warga kita, semakin mudah semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemda Lombok Timur berharap seluruh stakeholder, mulai dari OPD, fasilitas kesehatan, hingga pemerintah desa, dapat bergerak bersama dalam satu komando untuk menyukseskan pembenahan data kependudukan, sehingga program pembangunan dan bantuan sosial di Lombok Timur benar-benar akurat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(*/Ntbexpose/03)
