NTB EXPOSE. LOMBOK TIMUR – Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Timur mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (14/9).
Pemda Lombok Timur diwakili Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara dari unsur legislatif, hadir Ketua DPRD beserta para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian kolaborasi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pemerintah Provinsi NTB yang sebelumnya digelar di Mataram. Forum ini bertujuan memastikan komitmen perbaikan tata kelola yang telah disepakati tidak hanya berhenti pada seremoni penandatanganan, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret untuk mencegah potensi penyimpangan.
Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Rubiyanto Pratomo Aji, menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal sebagai kunci membangun pemerintahan yang efektif, efisien, patuh aturan, dan berintegritas.
Menurutnya, fungsi pengawasan harus menjadi instrumen pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, inefisiensi, hingga kegagalan pencapaian tujuan program pemerintah.
“Penguatan harus dilakukan melalui peningkatan kualitas sistem pengendalian, evaluasi, reviu, serta pengawasan di seluruh siklus penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan tersebut mencakup program-program prioritas, penyaluran bantuan sosial, pengelolaan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
Lebih lanjut, BPKP menekankan agar tindak lanjut atas hasil koordinasi dilakukan secara terukur dan berkala. Dengan demikian, pengawasan tidak sekadar menghasilkan temuan, tetapi benar-benar mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Efektivitas pengawasan, tegasnya, tidak hanya diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan rekomendasi dan memperbaiki sistem secara menyeluruh.(*/Rd-Lotim)
