NTB EXPOSE. Terkait dengan tindaklanjut program ILP ( Integrasi Layanan Primer) dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah, setelah di launching oleh bupati HL.Pathul Bahri S.IP M.AP beberapa waktu lalu di Puskesmas Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah NTB, “Alhamdulillah program tersebut berjalan lancar dan sekarang ini kita dibantu oleh NGO untuk melakukan pendampingan untuk berapa puskesmas,” ungkap Johan Effendy M.PH Kepala Bidang Yankes (Pelayanan Kesehatan) kepada wartawan baru baru ini.
Johan mengatakan, sekarang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Dinas Kesehatan beserta puskesmas supaya program ILP ini betul betul berjalan sesuai dengan juknisnya, agar program ILP ini bisa dilaksanakan di semua Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah.
Adapun bentuk pendampingan Dikes dengan NGO, kita memiliki FGD ( Fokus Group Discussion ) kemudian kita melakukan pertemuan pertemuan dengan membahas aturan-aturan main berikut yang harus dipersiapkan.
Dijelaskan Johan, implementasi ILP ini sudah dilakukan hampir kesemua puskesmas dan sebelumnya kita menyarankan untuk mencoba melakukan program ILP ini sesuai dengan petunjuk yang ada, dan sekarang ini kita sedang berada pada penyamaan persepsi.
” Sebelumnya ada salah satu puskesmas yang melakukan pelayanan ini dengan cluster yang berbeda dengan Puskesmas yang lain. Kalau dengan pendampingan ini nantinya pada persamaan persepsi yang akan dilakukan,” sambung Johan.
Mengenai kendala atau kesulitan dalam melakukan sosialisasi yang butuh proses dak waktu, pasti ada saja namun yang lebih ditekankan kita sebenarnya pada rekan rekan kita di ILP ini kalau masyarakat sebenarnya tidak terganggu.
Dan kita lebih menekankan kepada rekan rekan kita untuk lebih membiasakan diri dari sebelumnya pelayanan berdasarkan jenis atau pola penyakit dan berdasarkan program yang ada tapi sekarang kita lebih ke siklus hidupnya. Dan tujuan program ILP ini sebenarnya lebih utama bagaimana supaya upaya promotif dan preventif itu dapat berjalan lebih maksimal.
Lebih jauh Johan juga menjelaskan, adapun OPD diluar Dinas Kesehatan yang bisa diajak berkolaborasi dalam penanganan program ILP seperti Diskominfo misalnya hal tersebut terkait dengan jaringan karena kita juga membutuhkan OPD OPD lainnya, selain Diskomonfo kita juga membutuhkan DMP2 PKB supaya pola pelayanan yang baru ini agar bisa dikenal lebih luas lagi,” imbuhnya. (Ntbexpose/04)
