NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Belum di bayarnya 9 hektare lahan milik Pemda Loteng oleh ITDC, namun sudah berstatus HPL, tentu membuka tabir kegelapan selama ini soal proses HPL yang di klaim pihak pengembang plat merah tersebut, hal tersebut diungkapkan M. Samsul Qomar selaku juru bicara Pejuang Lahan Mandalika kepada wartawan Minggu (1/10)
Dikatakan Qomar, kami menilai bahwa HPL yang di klaim selama ini tidak semuanya benar, bahkan bisa jadi semua tidak benar.
Untuk itu, kami mewakili masyarakat pemilik lahan meminta kepada bapak Presiden Jokowi dan pihan terkait untuk membuka status HPL lahan ITDC dengan seterang terangnya atau segera memerintahkan ITDC untuk membayar lahan warga yang masih belum selesai.
Hal ini sangat jelas terbukti, ketika lahan milik Pemda saja tanpa proses pembayaran sudah di klaim menjadi HPL apalagi lahan warga yang kebanyakan buta huruf dan tidak faham soal dokumen dan lainnya,” beber Qomar.
” Patut di duga ada kejahatan dan mafia lahan pada saat pembebasan dahulu, dan ini harus di buka agar tidak menjadi bom waktu,” kata MSQ.
Kami mendukung langkah Pemda, dalam hal ini Bupati untuk menagih ITDC agar lahan Pemda yang merupakan aset deerah segera di selesaikan, begitu juga lahan warga yang belum menerima dan salah bayar agar segera juga di bayarkan. Karena kalau soal salah bayar dan sebagainya itu bukan tanggungjawab pemilik,siapa suruh mereka bayar tanpa melihat alas hak dan lainnya asal bayar terus pemilik yang di korbankan.
Sebelum MotoGP kedua ini, kami minta ITDC melalui Pemprov maupun Pemda segera bertemu dengan perwakilan warga untuk menyelesaikan sengkarut lahan, jika tidak maka bisa saja warga melakukan aksi aksi damai untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat kepada Presiden dan kepada dunia
Bahwa soal lahan di Mandalika belum selesai.
Dukungan masyarakat tekait event dunia di Mandalika tidak usah di ragukan lagi, buktinya selama ini tidak pernah ada kejadian kerusuhan karena mereka mencintai tanah mereka, daerah mereka bangsa mereka, tapi jangan kemudian kecintaan mereka tidak di hargai bahkan di cuekin oleh pemangku kebijakan,” kata MSQ.
.Warga masyarakat ini kan manusia biasa juga yang punya hati dan rasa, tolonglah segera ada kebijakan agar semua perhelatan juga berkah tanpa ada Kezoliman di dalamnya,” kata Samsul Qomar.(Ntbexpose/03)
