NTB EXPOSE. Lombok Tengah. Pernyataan Haji Rahmat Hidayat politisi gaek Anggota DPR/RI berambut putih asal Lombok Timur tersebut di berbagai media yang mengatakan terjadi praktek “jual beli pokir, ijon duit, oknum DPR NTB minta proyek” menimbulkan kontroversi, hingga mengundang berbagai statement berbagai pihak hingga para politisi junior di NTB
Salah satunya seperti dikomentari Ketua DPD PSI NTB Dian Sandi Utama (DSU) kepada media Senin (20/3) ia mengatakan,”DPRD Propinsi NTB harus menjawab tuduhan Bapak Rachmat Hidayat yang menyatakan, bahwa di Gedung Udayana telah terjadi Praktek jual-beli Pokir, ngijon duit pada kontraktor bahkan disebut tawaf keliling dinas-dinas minta proyek yang dilakukan oleh oknum pimpinan DPRD NTB.
Pernyataan tersebut tidak bisa dianggap pernyataan sembarangan, selain sebagai pimpinan Partai Politik di NTB beliau juga adalah seorang anggota DPR RI,” cetus Sandi.
“Jika tuduhan ini tidak dijawab secara resmi oleh DPRD NTB, jangan salahkan masyarakat nantinya jika menyimpulkan, bahwa “ternyata benar isu selama ini, “telah terjadi praktek Korupsi yang luar biasa disana”, kolusi antara penyedia dan pemberi pengadaan barang dan jasa”maka sudah waktunya Aparat Penegak Hukum masuk,” ujarnya singkat.
Hal yang sama juga dikomentari oleh Muhammad Samsul Qomar (MSQ) selaku pengurus Partai Perindo NTB. Dia juga tak kalah garang mengatakan bahwa, tuduhan Ketua DPD PDIP Haji Rahmat Hidayat soal jual beli Pokir dan amburadulnya pembahasan di DPRD NTB adalah tudingan serius.
Soal ini kami melihat sebagai hal yang serius, sekelas Om Rahmat Hidayat tidak mungkin berstatement seperti itu di media kalau tidak punya bukti valid.
Sebagai politisi yang masih muda kami sangat menyayangkan jika apa yang di sampaikan om Rahmat itu benar benar terjadi,” kata MSQ.
Tentu ini akan menjadi tragedi bagi konstitusional dan pemilih para wakil rakyat yang saat ini menjabat. Saya baru kali ini mendengar ada bukti yang di dapat soal jual beli Pokir di Dewan Provinsi NTB.
Tentu ini sangat bagus jika Om Rahmat segera membawa ini ke APH agar mereka mempertanggung jawaban perbuatannya,” tegas Samsul Qomar.
Sebagai junior kami mendukung langkah ini. Silahkan pak Muzihir di maafkan tapi bukti soal Jual beli pokir ini jangan sampai di hilangkan, ini luar biasa dan baru terjadi di indonesia. Malah jika tuduhan ini tidak lanjut masyarakat akan kecewa pada Om Rahmat yang sudah sesumbar di media dan sudah di konsumsi publik,”kata Qomar.
Saya sekali lagi yakin beliau pasti benar dan punya bukti soal yang di tuduhkan itu. Sementara soal Kunker ke Luar negeri, meskipun halal dan sudah ada anggaran di situasi saat ini baiknya di tunda dulu. Anak anak muda saja yang masih usia milenial sudah banyak yang kritik rencana kunker ini, jangan sampai dengan alasan dana 3 Milyar sudah siap lalu mengenyampingkan kritik masyarakat.
Ajarkan pada kami yang muda untuk bisa mendengar masukan dari luar jangan sampai seperti statement H. Muzihir itu kan kritik dari luar justru kritik dari luar harus di dengar generasi kita ini harus di ajarkan tidak hanya bicara tapi juga mendengar. Warga net, netizen dan anak anak muda bicara ya itu artinya mereka peduli,”tandas Samsul Qomar.(Ntbexpose/02)
