Dokter Heny : 12 Tahun Pertahankan Eliminasi, Lombok Tengah Tempa 29 Dokter Cegah Malaria Kembali Muncul
NTB EXPOSE. MATARAM – Dua belas tahun mengantongi sertifikat eliminasi malaria bukan alasan untuk lengah. Justru di titik itulah kewaspadaan diuji. Itulah yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah melalui Bidang SDK ungkap dr. Hj Heny Mardiana M.M.kes selaku kepala Bidang SDK. kepada media Selasa (27/10).
Dijelaskannya, sebanyak 29 dokter dari seluruh Puskesmas se-Lombok Tengah, ditambah satu dokter dari RS Yatofa, ditarik ke Mataram untuk digembleng dalam Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Pelatihan berlangsung selama 7 hari, 25 Oktober hingga 1 November 2026, di Lombok Raya hotel Mataram.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Hafsah Widiyanti, S.KM., M.Kes. Sementara laporan ketua panitia disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, dr. Hj. Heny Mardiana, M.M.Kes.
Di hadapan peserta, dr. Heny mengingatkan satu hal mendasar, ” eliminasi bukan garis finis, melainkan titik awal untuk menjaga.
“Memang Lombok Tengah itu sudah eliminasi pada tahun 2014. Kita sudah dapat sertifikat. Tapi tujuan pelatihan ini justru agar tidak ada lagi kasus-kasus baru yang terjadi di Lombok Tengah. Jangan sampai ada kasus baru lagi,” ujarnya lugas.
Seperti penjelasannya, pernyataan itu relevan dengan lanskap malaria nasional. Secara global, komitmen eliminasi telah dideklarasikan sejak World Health Assembly (WHA) ke-60 pada 18 Mei 2007 melalui Global Malaria Programme WHO. Di Indonesia, 70 persen penduduk masih hidup di wilayah berisiko. Malaria masih menjadi penyumbang kematian pada bayi, balita, dan ibu hamil, serta menggerus produktivitas kerja.
Daerah dengan kasus klinis tinggi masih terkonsentrasi di kawasan timur seperti Papua, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan Barat, hingga sebagian Sumatera. Meski tren nasional menurun — API di Jawa-Bali dari 0,95 per mil pada 2005 menjadi 0,16 per mil pada 2009, dan angka kematian dari 0,92 per mil menjadi 0,2 persen — stagnasi di beberapa wilayah Jawa menjadi pengingat bahwa mata rantai penularan belum sepenuhnya terputus.
Lebih jauh dijelaskannya, ancaman lain datang dari sejarah resistensi. Sejak kasus resistensi Plasmodium falciparum terhadap klorokuin ditemukan pertama kali di Kalimantan Timur pada 1973 dan meluas ke seluruh provinsi pada 1990, Indonesia terpaksa menghentikan klorokuin dan beralih ke regimen Artemisinin Combination Therapy (ACT) pada 2002. Kini, standar pengobatan mengacu pada Dihidroartemisinin-Piperakuin (DHP) selama tiga hari ditambah Primaquin.
“Belum semua dokter patuh dan paham penggunaan DHP ini, padahal pelatihan sudah ada sejak 1970 dan panduannya terus berevolusi sesuai kemajuan keilmuan dunia. Kurikulum ini kami susun sebagai acuan baku,” kata dr. Heny.
Yang membedakan pelatihan kali ini adalah pendekatan praktik yang konkret. Peserta tidak hanya menerima teori, tetapi akan diterjunkan langsung ke tiga Puskesmas Bagu, Pringgarata, dan Sengkol.
“Tenaga kesehatan ini nantinya praktik dari cara menemukan kasus, mendiagnosa kasus, bagaimana tata laksananya, terapinya, tindak lanjutnya seperti apa. Jangan sampai Lombok Tengah ini ada kasus malaria lagi,” tegasnya.
Delapan kompetensi disasar, mulai dari analisis tes diagnostik, penatalaksanaan malaria tanpa komplikasi, malaria berat, malaria pada anak dan kehamilan, penatalaksanaan demam dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), pencegahan, hingga perencanaan logistik malaria.
Strukturnya pun dirancang seimbang, Mata Pelatihan Dasar yang mengulas kebijakan dan dasar-dasar malaria, dan Mata Pelatihan Inti yang mengupas diagnosis laboratorium hingga logistik. Sebuah desain yang tidak hanya mengejar pengetahuan, tetapi juga ketepatan bertindak di lapangan.
Menutup laporannya, dr. Heny menitipkan harapan sederhana namun tegas. “Oleh karena itu kami berharap para peserta nakes dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan baik,”pungkas Owner Klinik Kesehatan Winerka tersebut.(*/Ntbexpose)
