NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH — Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah melalui Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun 2026 menggelar forum bersejarah bertajuk Temu Usaha Kemitraan Tembakau. Forum yang dirancang sebagai jembatan bisnis ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., pada Selasa (6/10/2026) pagi, pukul 09.00 Wita, di Swiss Belcourt Hotel, Tanak Awu.
Acara yang dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pertanian Zaenal Arifin S.St. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Lalu Setiawan, dari pihak perbankan, kalangan pengusaha ikut melengkapi acara diskusi temu mitra tersebut. Forum ini mengusung tema besar ” Penguatan Usaha Kemitraan Pemerintah, Petani, Dunia Usaha, dan Lembaga Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu dan Kepastian Pasar.
Gagasan Besar di Balik Forum. Seperti dijelaskan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Lombok Tengah, Baiq Triwidya Kartini, SP., M.Si., dalam laporannya menjelaskan, forum ini adalah jawaban atas tiga persoalan klasik petani, mutu, kepastian pasar, dan akses permodalan.
“Keberlangsungan usaha tembakau di Loteng tidak bisa hanya mengandalkan kerja petani di hulu, tetapi harus ditopang oleh kepastian pasar, kemitraan yang adil, dan akses pembiayaan yang kuat di hilir,” tegas Kabid Penyuluhan yang akrab disapa Baiq Ririn.
Ia menjelaskan, tujuan acara ini untuk mempererat hubungan kemitraan yang baik antara petani tembakau dan pelaku industri, pemerintah, serta pihak terkait lainnya untuk menciptakan ekosistem yang ekonomis dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah terkait sektor tembakau termasuk pasar, regulasi, kesejahteraan petani, dan kontribusi ekonomi nasional.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan untuk mengakhiri pola kemitraan lama yang rentan merugikan petani dan lebih menguntungkan tengkulak.
Oleh karena itu demi memastikan output nyata, Dinas Pertanian Lombok Tengah mengundang sekitar 50 stakeholder kunci. Dari birokrasi hadir Sekretaris Dinas, Kabid Penyuluhan, para Penyuluh Pembina Kabupaten, serta seluruh Kepala UPTD Penyuluhan, HPT & Keswan dan Koordinator PPL. Dari unsur hilir, hadir Asosiasi Tembakau, praktisi, pers, dan perwakilan pelaku usaha dari 8 kawasan kecamatan sentra utama tembakau di Loteng, mulai dari Kecamatan Janapria, Praya Timur, Praya Barat, Praya Tengah, Pujut, Batukliang, dan Kecamatan Praya.
Dalam acara tersebut setidaknya ada enam agenda besar yang dirumuskan, pertama memperkuat ikatan kemitraan formal yang mengikat secara hukum, kemudian mendorong peningkatan mutu dan produktivitas tembakau Virginia Lombok berorientasi ekspor, selain itu juga membangun kepastian dan perluasan akses pasar, lalu memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pola kemitraan yang transparan dan berkeadilan, dan terakhir, merumuskan komitmen bersama,” jelas Baiq Ririn.
Dalam kesempatan yang sama, setelah didaulat wakil bupati dipersilahkan untuk menyampaikan kata sambutan, tidak hanya meresmikan, tapi membuka ruang curhat yang jujur. beliau menghimbau petani dan pengusaha kecil menengah dalam diskusi tersebut, untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi kepada Kadis Pertanian, Kadis Perdagangan dan Perindustrian, serta narasumber yang hadir.
“Dalam temu usaha ini saya menghimbau kepada para peserta pengusaha dan petani supaya menyampaikan saran, masukan, apa hambatan maupun kendala yang dihadapi. Karena petani dan pengusaha pasti ada tantangan dalam menjalankan usahanya, sehingga mudah-mudahan bisa mendapat solusi,” ujar Wabup.
Wabup juga memberikan peringatan keras tentang etika bisnis yang menjadi sorotan utama pagi tadi.
“Pengusaha lokal Lombok Tengah harus lebih terbuka, boleh bersaing, berbisnis, tapi amanah harus ada di situ. Kerjasama harus ditingkatkan, jangan amanah tapi berhasil untuk sendiri tapi yang lain dimatikan usahanya,” tegasnya.
Menurut Wabup, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saling mengisi pengalaman, jaringan, dan peluang pemasaran. Petani dan pengusaha butuh pembinaan dan fasilitasi yang kuat dari OPD terkait seperti Disperindag dalam rangka peningkatan pasar ke depan.
“ Adapun progres yang didapat kata wabup, ilmunya dulu dari kalangan pengusaha, nanti ini menjadi referensi Kabid Penyuluhan untuk kembali merajut hubungan dengan para petani termasuk dengan mitra strategis, baik pengusaha yang berhasil di Loteng, Provinsi maupun nasional. Nanti tugasnya Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk memfasilitasi mengembangkan kemitraan dengan perusahaan besar di Lombok Tengah ini,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi inti berlangsung interaktif dengan menghadirkan 5 narasumber lintas sektor, dari kalangan pengusaha tembakau, Baperida Lombok Tengah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pihak perbankan sebagai lembaga pembiayaan, dan moderator dari Dinas Pertanian sendiri.
Di akhir acara, Wabup berpesan agar petani tetap meningkatkan ilmu, pengalaman, dan ketekunan. Apapun dinamika yang dihadapi, ia meminta petani tidak ragu menyampaikan keluhan dan hambatan kepada Dinas Pertanian untuk difasilitasi solusinya.
Dengan adanya forum ini, Pemkab Loteng berharap era baru pertembakauan dimulai, era di mana marwah tembakau kembali berjaya, dan petani tidak lagi menjadi penonton di lahan sendiri, tetapi menjadi aktor utama yang bermartabat dan sejahtera dalam rantai bisnis tembakau nasional.
Jika sesi pembukaan Temu Usaha Kemitraan Tembakau tersebut berlangsung formal, maka sesi diskusinya berlangsung panas, jujur, dan penuh unek-unek. Para petani dan pengusaha tembakau yang hadir memanfaatkan forum yang dibuka Wabup Dr. H.M. Nursiah itu untuk mengeluarkan semua keluh kesah yang selama ini terpendam.
Diskusi yang menghadirkan 5 narasumber lintas sektor — dari kalangan pengusaha, Baperida Lombok Tengah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), pihak perbankan, dan moderator dari Dinas Pertanian — itu menjadi ajang curhat terbuka.
Penanya pertama langsung melontarkan kritik membangun. Ia menyoroti tiga hal yang dianggap paling sensitif di tingkat petani, pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), nasib penjualan daun bawah tembakau yang sering tidak laku, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang dinilai kurang transparan.
“Petani ini butuh penjelasan yang gamblang. DBHCHT itu larinya kemana? Daun bawah kami mau dijual kemana? KUR kok sulit? Alsintan kok yang dapat itu-itu saja?” begitu rangkuman kritik yang dilontarkan peserta.
Keluhan paling emosional datang dari petani yang bingung soal pasar. “Kami mau jual kemana kalau tidak ada yang menerima hasil panen kami?” keluhnya.
Padahal, seperti yang terungkap dalam diskusi, tembakau adalah salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara melalui cukai. Ironisnya, di saat negara menikmati cukai triliunan, petani di hulu masih bertanya-tanya soal kepastian pasar dan berapa sebenarnya manfaat DBHCHT yang mereka terima.
Seorang petani bahkan mengaku nekat menjual langsung tembakaunya ke Jawa, namun hingga kini belum dibayar. Ia pun mempertanyakan, kenapa pemerintah tidak mendorong penyerapan tembakau lokal untuk pembuatan rokok legal di daerah guna menampung tenaga kerja lokal.
Isu lain yang mencuat adalah soal TSG atau Tembakau Siap Giling yang ilmunya dinilai mahal dan belum banyak dikuasai petani Loteng.
Menjawab kegelisahan itu, perwakilan dari Baperida Lombok Tengah membeberkan data perolehan DBHCHT. Disebutkan, perolehan DBHCHT Provinsi NTB dari pusat mencapai Rp 459 miliar.
Namun, kabar buruknya, untuk tahun 2026 terjadi pemotongan transfer ke daerah dari pusat. Provinsi NTB hanya memperoleh Rp 312 miliar dari pusat.
“Dengan pemotongan ini, sasaran manfaat DBHCHT untuk petani tembakau di Lombok Tengah diakui belum bisa maksimal tercatat sebanyak 13.050 petani,” jelas perwakilan Baperida di hadapan peserta.
Selain itu menanggapi soal pemasaran dan TSG, Kepala Disperindag Lombok Tengah menjelaskan bahwa terkait TSG, pihaknya membuka kemungkinan untuk dilakukan pelatihan pembuatan TSG agar petani memiliki nilai tambah.
“Kedua, soal pemasaran produk itu tergantung pasar. Kalau pasar tidak ada ya sulit dipasarkan dan itu juga terkait dengan kualitas produk,” ujar Kadisperindag.
Penanya terakhir menutup diskusi dengan nada pesimis namun realistis. Ia mengeluhkan bahwa sebagus apapun program kemitraan yang dirancang hari ini, tidak akan bisa maksimal jika anggaran DBHCHT selalu dipotong oleh pemerintah pusat.
“Apapun yang dilakukan jelas tidak akan bisa maksimal kalau anggaran DBHCHT dipotong pusat. Apapun program dan sebagus apapun tentu tidak akan bisa maksimal,” keluhnya.
Oleh karena itu, ia menawarkan satu solusi, keberanian pemerintah untuk lebih inovatif.
“Oleh karena itu yang kami tawarkan adalah keberanian pemerintah untuk lebih inovatif dalam berbuat untuk masyarakat. Jangan hanya mengandalkan DBHCHT, tapi cari terobosan lain agar petani tetap sejahtera,” pungkasnya.
Forum yang diinisiasi Dinas Pertanian Loteng ini pun berakhir dengan satu pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Lombok Tengah, bagaimana memastikan marwah tembakau sebagai penyumbang cukai terbesar negara, benar-benar kembali kepada kesejahteraan belasan ribu petani tembakau yang ada di Loteng, di tengah ancaman pemotongan anggaran pusat.(*/Rd)
