NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH – Menjelang perhelatan akbar Pertamina Grand Prix of Indonesia – MotoGP Mandalika 2026 yang akan digelar 9-11 Oktober mendatang, dukungan untuk kesuksesan event dunia tersebut terus mengalir.
Lembaga kemasyarakatan Gerakan Peduli Rakyat Nusantara (GPRN) NTB menyatakan komitmen penuh untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kawasan Mandalika selama gelaran internasional berlangsung.
Ketua GPRN NTB, Amiri, menegaskan bahwa MotoGP Mandalika bukan sekadar ajang balap motor, melainkan harga diri dan kebanggaan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang disaksikan mata dunia.
“Perhelatan ini bukan sekadar ajang balap, melainkan kebanggaan seluruh rakyat NTB dan Indonesia yang ditonton dunia. Keberhasilan acara ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Amiri dalam pernyataan sikap resmi, Selasa (30/09/2026).
Aspirasi Tetap Diperjuangkan, Tapi Lewat Jalur Terhormat. GPRN NTB menekankan, komitmen menjaga kondusivitas tidak berarti menutup mata terhadap persoalan sosial warga sekitar kawasan. Isu terkait lahan, kesejahteraan, dan dampak pembangunan tetap menjadi perhatian serius.
Namun, Amiri menegaskan ada pemisahan yang tegas antara perjuangan aspirasi dengan penyelenggaraan event dunia. Segala bentuk tuntutan tidak boleh disampaikan dengan cara-cara yang mengganggu keamanan dan mencoreng citra pariwisata daerah.
“Segala aspirasi, tuntutan, dan permasalahan warga akan kami perjuangkan melalui jalur musyawarah, hukum, dan saluran resmi yang terhormat. Tidak dengan cara yang mengganggu keamanan dan citra daerah,” tandasnya.
Sikap tegas ini diambil demi memastikan Mandalika tetap dalam kondisi aman, nyaman, dan ramah bagi ribuan wisatawan mancanegara dan nusantara yang akan datang.
Lebih jauh, GPRN NTB memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan momentum MotoGP untuk kepentingan pribadi.
Amiri melarang keras adanya praktik pungutan liar (pungli), penipuan penjualan tiket, hingga pencatutan nama lembaga untuk kepentingan kerja sama acara yang tidak resmi. Ia meminta masyarakat untuk waspada dan segera melapor jika menemukan praktik tersebut.
“Kami melarang keras memanfaatkan momentum MotoGP untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta mengatasnamakan lembaga untuk melakukan pungutan liar atau penipuan terkait tiket dan kerja sama acara,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, GPRN NTB berharap pemerintah dan pihak penyelenggara, dalam hal ini ITDC dan MGPA, tidak menutup mata terhadap harapan warga setelah event selesai.
Menurut Amiri, kesuksesan MotoGP yang sesungguhnya bukan hanya saat balapan berlangsung, tetapi bagaimana dampak ekonominya dirasakan merata oleh masyarakat lingkar sirkuit.
“Keberhasilan acara tidak boleh berhenti saat pembalap meninggalkan sirkuit. MotoGP harus menjadi awal kemajuan rakyat, bukan sekadar kemewahan yang lewat. Janji-janji terkait pembebasan lahan dan pembangunan harus segera dipenuhi setelah ini,” tambah Amiri.
Pernyataan sikap ini menjadi penegas bahwa seluruh elemen masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara harus saling merangkul, bersinergi, dan berkolaborasi demi satu tujuan: mensukseskan MotoGP Mandalika 2026 yang aman, lancar, kondusif, dan membanggakan pariwisata Indonesia di mata dunia.(*/Rd)
