Jejak Kemajuan Oplah di Lombok Tengah Dari Pondasi 2025 hingga Akselerasi 2026, Menyulap Lahan Tidur IP 100 Menjadi Lumbung Produktif IP 300
NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH – Jika 2025 adalah tahun pembuktian, maka 2026 adalah tahun akselerasi. Itulah gambaran paling presisi untuk denyut Program Optimasi Lahan atau Oplah di Kabupaten Lombok Tengah.
Program strategis nasional untuk penguatan kedaulatan pangan ini tidak lagi dipandang sebagai proyek fisik semata. Di tangan Dinas Pertanian Lombok Tengah, Oplah telah berevolusi menjadi gerakan pertanian yang menyentuh hulu hingga hilir, dari rekayasa infrastruktur hingga rekayasa kelembagaan.
Dari total usulan seluas hampir 7.000 hektare, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 1.000 hektare sebagai skala prioritas yang akan digarap tuntas pada Tahun Anggaran 2026.
Adapun sentra perluasan dipusatkan di tiga kecamatan yang diproyeksikan menjadi lumbung baru, yakni Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Janapria, dan Kecamatan Jonggat.
“Untuk tahun 2026 ini yang diprioritaskan sekitar 1.000 hektare. Ini berlokasi di Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Janapria, dan di Kecamatan Jonggat,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah melalui Kabid Penyuluhan, Baiq Triwidya Kartini, SP., M.Si., yang akrab disapa Baiq Ririn.
Ririn menegaskan, Oplah di Lombok Tengah tidak asal garap. Program ini dikawal dengan pendekatan saintifik dan berbasis data. Setiap jengkal lahan usulan wajib melewati filter akademis melalui Survey Investigasi Desain (SID) yang melibatkan tim ahli dari Universitas Mataram.
“Untuk menentukan usulan itu tergantung dari hasil SID-nya. Artinya dari usulan 100 hektare misalnya, belum tentu semuanya diterima. Itu tergantung dari hasil SID-nya,” tegas Ririn.
Mekanisme ini menjadi garansi agar Oplah tidak terjebak pada formalitas perluasan areal. Kelayakan agroekologi, hidrologi, topografi, hingga kesiapan sosial ekonomi petani menjadi parameter utama.
Fondasi keberhasilan telah diletakkan pada 2025. Sebanyak 2.500 hektare lahan tidur, lahan tadah hujan, dan lahan dengan Indeks Pertanaman (IP) rendah berhasil dioptimalkan menjadi lahan produktif.
Keberhasilan itu bahkan mendapat atensi Pemerintah Provinsi NTB, dengan kunjungan langsung Gubernur NTB ke lokasi Oplah di Kecamatan Praya Barat.
Estafet keberhasilan itu kini berlanjut. Memasuki pertengahan 2026, implementasi Oplah difokuskan di Kecamatan Pringgarata, tepatnya di Desa Pringgarata dan Desa Sisik, dengan mengandalkan Brigade Pangan yang direkrut dari warga setempat.
Memasuki fase krusial, Dinas Pertanian tidak hanya fokus pada infrastruktur, melainkan juga penguatan kelembagaan sebagai pilar utama keberlanjutan. “Pelatihan yang dilakukan sudah dimulai dari level manajer hingga pengurus lainnya,” jelas Ririn.
Hingga kini, Lombok Tengah telah membentuk 12 Brigade Pangan. Brigade ini diproyeksikan menjadi manajer lapangan, operator alat dan mesin pertanian (alsintan), serta motor penggerak kelembagaan petani di tingkat tapak.
Ririn mengakui, kinerja brigade belum maksimal akibat keterbatasan alsintan. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan nasional, di mana Kementerian Pertanian RI saat ini masih memfokuskan dukungan alsintan adaptif untuk lahan Oplah kategori rawa seperti di Kalimantan dan Papua.
“Sedangkan untuk lahan non-rawa seperti di Lombok Tengah, untuk saat ini belum. Oleh karena itu yang kami lakukan sebelumnya, kami sudah membuat proposal untuk bisa dibantu alsintan berupa hand traktor, combine harvester dan beberapa alat mesin pertanian lainnya,” paparnya.
“Dan di tahun ini yang kami lakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Artinya jangan sampai disupport alsintan namun lemah terhadap pemberdayaan dan pelibatan SDM-nya,” sambungnya.
Penguatan ini telah diverifikasi langsung melalui kunjungan Staf Ahli Menteri Pertanian bersama penanggung jawab Brigade Pangan dari Polbangtan Malang.
Menjawab pertanyaan wartawan di mana letak keberhasilan program Oplah ? Ririn menjelaskan, indikatornya sangat terukur di lapangan. Sinergi lintas OPD memang belum dilakukan secara formal karena program masih dalam tahap konsolidasi fisik, namun dampak fisiknya sudah nyata.
“Untuk melihat capaian keberhasilan Oplah itu adalah pada program fisiknya sudah selesai. Seperti yang kita laksanakan sebelumnya, terjadi lompatan IP 100 ke IP 300. Dengan kata lain yang tadinya hanya bisa menanam padi satu kali setahun, sekarang bisa 2 kali bahkan sampai 3 kali dalam setahun,” ungkapnya.
Inilah esensi tertinggi optimasi lahan. Transformasi dari lahan yang sebelumnya hanya bergantung pada curah hujan, kini mampu berproduksi sepanjang tahun,” ungkap Ririn.
Dijelaskannya, puncak keberhasilan itu tercermin di Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata. Desa ini menjadi laboratorium hidup bagaimana persoalan klasik pertanian lahan kering, yakni krisis air, mampu diurai dengan solusi teknokratik.
Berdasarkan rekomendasi SID, intervensi dilakukan secara presisi dengan perbaikan infrastruktur irigasi, pembangunan bak penampung, dan penyediaan pompa air yang dikelola oleh Gapoktan setempat.
” Keberhasilan kita dalam melaksanakan program Oplah di Desa Sisik mengenai persoalan mengatasi air pertanian yang dilakukan oleh Gapoktan di desa setempat. Karena diketahui di lokasi tersebut memang mengalami keterbatasan air, namun sekarang Alhamdulillah itu sudah teratasi,” pungkas Ririn.
Dari Desa Sisik kita belajar, Oplah bukan sekadar mencetak sawah baru. Ia adalah rekayasa sosial-teknis yang paripurna. Ketika air yang dulu menjadi pembatas kini mampu ditampung, dipompa, dan didistribusikan, maka yang tumbuh bukan hanya bulir padi, melainkan optimisme, kemandirian, dan kedaulatan petani Lombok Tengah itu sendiri,” tutupnya.(*/Ntbexpose/04)
