NTB EXPOSE. Lombok Barat – Rapat koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan antisipasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Selasa (6/9/2022). Dihadiri Bupati H. Fauzan Khalid, Jajaran Forkopimda, Para Asisten, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Pelindo serta Perwakilan Bulog.
Dalam pemaparannya Fauzan meminta jajarannya untuk benar-benar melakukan antisipasi terhadap dampak kenaikan BBM yang beberapa waktu lalu telah diputuskan. Karena tentu akan memicu terjadinya kenaikan pada sejumlah sektor komoditi penting seperti sembako. Ia meminta agar jajarannya dapat terus memantau dan mengendalikan inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Saya minta semua jajaran Pemkab benar benar memantau dan mengendalikan harga dan inflasi agar masyarakat tetap sejahtera,” ujarnya.
Fauzan juga mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat dengan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu. terkait upaya peningkatan kolaborasi menekan imbas kenaikan harga barang yang dapat memicu inflasi.
” Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja ekstra dalam mengendalikan harga ditengah masyarakat,” arahnya.
Bupati dua periode ini, prediksi kenaikan inflasi pada tahun 2022 sudah dipastikan terjadi, malah lebih tinggi dibanding tahun lalu.
” Saran dan masukan mutlak diperlukan dari seluruh Forkompimda Lobar dalam menekan angka inflasi di bumi patut patuh patju ini,” tegasnya.
Diharapkan, jajaranan Pemkab dapat melakukan pemantauan harga barang di pasaran secara rutin, bila perlu 2-3 kali dalam seminggu.
“Pengecekan harga ini tidaklah harus terjadwal, tetapi bisa ketika salah satu dari kita tidak memiliki jadwal dapat mengecek di pasar dan melaporkan ke grup TPID mengenai perkembangan harga. Selain itu, jika nanti akan diadakan kembali pasar murah diberlakukan pada barang yang harganya naik saja,” terangnya.
Dari upaya tersebut, Fauzan ingin, capaian atas penilaian dan assesment terhadap Tim Pengendali Inflasi Daerah tahun 2021 lalu yang menempati urutan kedua untuk wilayah timur.
TPID Lobar harus bisa ungguli Sulawesi Tenggara ditahun 2022 agar mampu tempati peringkat 1. Sehingga memperoleh tambahan DID (Dana Insentif Daerah) dari Pemerintah Pusat.
Asisten II Daerah Lobar Rusditah menambahkan, pengecekan dan pemantauan harga barang di pasar akan dilakukan di 5 pasar besar yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebagai pengendali dan indikator dari adanya perkembangan dari bahan pokok yang ada di pasaran.
“Mulai dari Kemendagri, Kemenkeu hingga BPKP telah beri arahan sehingga secara regulasi telah terkoordinir dari pemerintah pusat dan sekarang hanya diperlukan tindak lanjut dari Pemkab,” jelasnya. (Disk/irs).
