NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH – Sengketa tanah di kawasan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kini tidak lagi berdiri sebagai persoalan satu orang. Ia telah berubah menjadi persoalan bersama.
Pemilik sah tanah, Amak Turun, menyatakan kecewa mendalam. Ia menuding PT Hakuna Matata telah melakukan kecurangan dan pengingkaran terhadap perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama.
Kini, di belakang Amak Turun, berdiri dua lembaga yang mendampingi, LSM GELOMBANG, Gerakan Lombok Bangkit NTB, dan LSM KPK RI NTB, Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia.
Adapun kronologis nya yaitu, Objek tanah yang diperjualbelikan terletak di Dsn Bangket Parak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, PT Hakuna Matata beralamat di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dua desa yang bertetangga, kini dipisahkan oleh satu sengketa yang belum menemukan titik temu.
Perjanjian jual beli tanah pertama kali dibuat di hadapan Notaris Habibillah, dengan tempo pembayaran selama dua tahun. Namun hingga batas waktu berakhir, PT Hakuna Matata disebut tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Atas dasar kebaikan hati, Amak Turun bersedia membuat kesepakatan ulang atau adendum. Sebuah kesempatan kedua yang tidak semua orang mau memberikannya.
Namun sayang, menurut pihak Amak Turun, kesepakatan kedua pun kembali diingkari oleh pihak perusahaan.
“Pemilik tanah sudah beretika baik memberi kesempatan kedua. Namun ternyata pihak PT Hakuna Matata kembali berbohong dan mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati bersama,” ungkap Lalu Syukri, Ketua LSM GELOMBANG kepada media baru-baru ini.
Senada, Lalu Suhaili, Ketua LSM KPK RI NTB, menegaskan bahwa kesabaran pemilik tanah sudah sampai pada batasnya. Bagi kedua LSM ini, satu kali pengingkaran mungkin bisa disebut kelalaian. Dua kali pengingkaran adalah pola yang tidak bisa lagi ditoleransi.
Dua penanggung jawab PT Hakuna Matata, Kamelo dan Aitor, diketahui adalah warga negara asing. Pihak Amak Turun didampingi kuasa hukumnya mempertanyakan transparansi legalitas perusahaan serta keberadaan kedua orang tersebut di Indonesia.
“Pertanggungjawaban PT Hakuna Matata harus jelas. Kapasitas berbisnis dan legalitas pemilik wajib transparan. Kami meminta Kantor Imigrasi meninjau ulang keberadaan, status, dan kapasitas hukum Kamelo serta Aitor di Indonesia,” tegas Lalu Syukri.
Lalu Suhaili menambahkan, penegakan keadilan tidak boleh berhenti pada nama perusahaan. Siapa pun yang berada di balik sebuah badan usaha, wajib tampil dan bertanggung jawab secara pribadi ketika perjanjian dilanggar.
Bagi kedua LSM, persoalan ini bukan tentang asal negara seseorang. Ini tentang kesetaraan di hadapan hukum Indonesia.
Secara resmi, LSM GELOMBANG dan LSM KPK RI NTB bersama Kuasa Hukum Amak Turun, Drs. Eddy KM Batubara, S.H.,M.Pd., M.Kn., memberikan tenggang waktu 3 x 24 jam kepada pihak PT Hakuna Matata untuk memilih dua hal, memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, atau mengosongkan dan mengembalikan objek tanah di Bangket Parak, Desa Mertak, kepada pemilik sah tanpa syarat.
“Kepada Kamelo dan Aitor. Hadir dan bertanggung jawab secara langsung. Jangan bersembunyi di balik nama perusahaan. Penuhi kewajiban atau tinggalkan tanah tersebut.”
Pernyataan itu bukan sekadar seruan. Ia adalah panggilan terbuka yang disertai konsekuensi hukum. peringatan ini diabaikan, langkah hukum berikut akan segera ditempuh
Laporan dugaan penipuan dan wanprestasi ke Kepolisian Resor Lombok Tengah. Permohonan peninjauan ulang status keimigrasian ke Kantor Imigrasi. Gugatan ke Pengadilan Negeri Praya untuk pembatalan perjanjian, pengembalian tanah, dan tuntutan ganti rugi. Pengumuman publik secara luas kepada masyarakat
“Tidak ada kompromi. Keadilan tidak bisa ditawar. Hukum berlaku sama untuk siapa pun, termasuk warga negara asing,” tutup pernyataan sikap bersama tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Hakuna Matata maupun dari Kamelo dan Aitor terkait sengketa ini.(*/Rd)
