NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH — Di tengah masa tanggap darurat kebakaran di Desa Adat Sade beberapa waktu lalu, sejumlah kendaraan operasional milik Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah justru tidak dapat digunakan. Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait pengelolaan aset dan efektivitas penyaluran bantuan. Hal ini diungkapkan sumber terpercaya inisial SI di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang minta indentitasnya dirahasiakan.
Dari informasi yang dihimpun sedikitnya ada tiga unit kendaraan mengalami masalah dan tidak beroperasi dalam jangka waktu lama. Ironisnya, alokasi anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan kendaraan tersebut tetap dianggarkan dan dicairkan setiap tahun, namun tidak dipergunakan untuk operasional atau pemeliharaan kendaraan kendaraan tersebut, ya jadi mangkrak seperti yang terjadi saat ini,” cetus SI.
Disebutkannya, mobil operasional yang mangkrak tersebut terdiri dari mobil operasional Dunlop Logistik. Kendaraan ini difungsikan untuk mendistribusikan logistik ke dapur umum Tagana bagi korban kebakaran Sade namun tidak maksimal digunakan.
Kendaraan tersebut diketahui tidak beroperasi selama lebih dari dua mingguan. Penyebab yang disampaikan adalah aki soak dan beberapa kerusakan lain. Akibatnya, distribusi makanan kepada warga mengalami keterlambatan, padahal anggaran untuk itu dianggarkan.
Selain itu ada Mobil Treatment air bersih dan mobil rescue roda tiga, mangkrak juga. Kedua kendaraan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Mobil treatment air bersih hingga kini belum pernah dioperasikan sejak diterima. Sementara mobil rescue roda tiga yang diperuntukkan bagi dapur umum darurat juga tidak pernah digunakan. Keduanya saat ini hanya terparkir di halaman kantor Dinsos.
Kemudian ada Ranger Double Cabin. Kendaraan dinas jenis double cabin ini dilaporkan telah tidak beroperasi selama lebih dari satu tahun. Informasi yang beredar menyebut kendaraan sudah diserahkan ke bengkel. Namun hingga enam bulan terakhir tidak ada kejelasan terkait lokasi bengkel, penanggung jawab perbaikan, maupun progresnya. Di sisi lain, pos anggaran perawatan untuk kendaraan ini tetap tercatat.
“Ini bukan semata soal kerusakan teknis. Ini soal komitmen dalam pengelolaan. Jika ada itikad untuk melayani, perbaikan seharusnya dilakukan segera. Fakta di lapangan menunjukkan pembiaran yang terjadi berbulan-bulan hingga tahunan,”keluh sumber.
Yang diherankan, anggaran jalan, tapi fungsi kendaraan operasional tidak jalan. Di sisi lain, kendaraan yang tersedia tidak dipelihara dan difungsikan secara optimal. Namun laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pemeliharaan aset tetap disampaikan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, H. Masnun, belum memberikan keterangan resmi terkait temuan ini. Upaya konfirmasi melalui telepon belum mendapat jawaban.
Sumber tersebut mengharapkan, publik dan lembaga pengawas seperti DPRD Kabupaten Lombok Tengah serta Inspektorat diharapkan segera melakukan penelusuran. Penelusuran diperlukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran dan keberadaan fisik aset milik negara. Selain itu disebutkan, masih ada juga dugaan penyimpangan penyelewengan dan ketidak beresan lainnya di Dinas Sosial dibawah kendali Kepala Dinas H. Masnun, ” nanti akan kita bongkar juga,” ujar sumber tersebut.(Ntbexpose/04)
