NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH – Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri S.IP., M.AP., menyampaikan pidato kunci yang penuh filosofi pembangunan di hadapan Rapat Paripurna DPRD, Rabu (14/10/2026). Dalam penyampaian penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati menegaskan hakikat pembangunan yang sesungguhnya.
Menurut Bupati Pathul, pembangunan tidak boleh direduksi hanya sebagai aktivitas membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau gedung pelayanan publik. Lebih dari itu, pembangunan adalah ikhtiar menghadirkan harapan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
“APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan. APBD harus menjadi motor penggerak perubahan, pilar utama pembangunan, dan jembatan yang menghubungkan antara harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,” tegas Bupati dengan nada berwibawa.
Pidato tersebut menjadi penanda arah kebijakan fiskal Lombok Tengah tahun depan yang menuntut APBD hadir sebagai alat untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, hingga menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok desa.
Rancangan APBD 2027, lanjut Bupati, merupakan hasil proses perencanaan yang panjang, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan. Penyusunannya berpedoman pada kesepakatan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD serta penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat.
Secara filosofis, APBD 2027 diselaraskan dengan RKPD yang mengusung tema “Penguatan Transformasi Masmirah”. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen untuk mempercepat transformasi Lombok Tengah menuju daerah yang semakin Maju, Berdaya Saing, Mandiri, Sejahtera, dan Harmonis.
Lima prioritas utama pun ditetapkan:
1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
2.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
3. Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
4.Pemerataan infrastruktur berkelanjutan.
5. Penguatan modal sosial, budaya, dan harmoni masyarakat.
Secara postur, Rancangan APBD 2027 dirancang dalam posisi berimbang dan sehat secara fiskal.
Pendapatan Daerah direncanakan Rp2.531.215.618.000,00. Kebijakannya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan tata kelola BLUD, serta optimalisasi aset daerah.
Belanja Daerah direncanakan Rp2.530.920.264.039,00. Belanja diarahkan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan money follow program. Alokasinya diprioritaskan untuk
– Belanja Wajib dan Mengikat. Gaji, operasional pemerintahan, serta mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) melalui pemenuhan iuran JKN, termasuk bantuan iuran bagi aparatur desa, anggota BKD, kader Posyandu, pengurus rumah ibadah dan RT.
– Mandatory Spending. Alokasi fungsi pendidikan minimal 20%, earmarking pajak daerah, dan transfer ke desa melalui Bagi Hasil Pajak dan ADD.
– Program Prioritas Nasional. Mendukung agenda Asta Cita Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
Lebih spesifik, belanja juga difokuskan untuk daya ungkit ekonomi: peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian dan perikanan, penguatan UMKM, serta pengembangan pariwisata.
Pembiayaan daerah direncanakan dengan penerimaan Rp30,88 miliar dari SiLPA dan pengeluaran Rp31,18 miliar untuk cicilan pokok pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Di akhir pidatonya, Bupati Pathul menegaskan komitmen untuk memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan.
“Melalui APBD ini, kami ingin memastikan pembangunan menjangkau desa-desa, petani, nelayan, pelaku UMKM, generasi muda, perempuan, dan kelompok rentan. Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi penghubung kesejahteraan, bukan sekadar proyek fisik,” tutupnya.(*/Ntbexpose/04)
