NTB EXPOSE. MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, RSUD Provinsi NTB harus menjadi benchmark atau tolok ukur bagi seluruh rumah sakit daerah di kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat menghadiri Survei Akreditasi RSUD Provinsi oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS) di Aula Rinjani, Rabu (30/09/2026).
“Semakin tinggi standar RSUD Provinsi, semakin tinggi pula standar yang dapat kita dorong pada rumah sakit-rumah sakit di kabupaten dan kota,” tegas Miq Iqbal.
Menurutnya, pembenahan RSUD Provinsi adalah kunci untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan di NTB secara keseluruhan. Prinsipnya, kuatkan dulu institusi utama, baru dorong penguatan di unit lainnya.
Gubernur menekankan, akreditasi bukan sekadar mengejar nilai, melainkan sebagai _quality assurance_ untuk memastikan sistem pelayanan berjalan.
Miq Iqbal menegaskan, rumah sakit tidak boleh bergantung pada satu-dua orang saja. Kemajuan rumah sakit ditentukan oleh sistem dan budaya kerja yang solid dari hulu ke hilir.
“Rumah sakit ini akan maju kalau seluruh sistem, dari hulu sampai hilir, dari tukang parkir, satpam, sampai dokter spesialis, semuanya memiliki budaya kerja yang baik. Ini soal corporate culture,” katanya.
Ia meminta pembenahan dilakukan menyeluruh, mulai dari sistem pengawasan, pengelolaan SDM dan kesejahteraannya, hingga sarana-prasarana seperti gedung, kebersihan, keamanan, dan AC. Semua adalah satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari mutu pelayanan.
Dalam survei tersebut, Gubernur justru meminta jajaran RSUD untuk terbuka dan jujur menyampaikan kekurangan. Kekurangan hari ini, menurutnya, harus menjadi dasar perbaikan tahun depan.
“Kalau sekarang kita kurang, tidak apa-apa. Yang penting tahun depan sudah menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar RSUD Provinsi menjadi _learning institution_ yang terus belajar, beradaptasi dengan teknologi termasuk Artificial Intelligence (AI), dan mengambil keputusan berbasis data (_evidence-based decision making_).
“Saya sangat terbuka dan berharap bisa mendapatkan catatan-catatan pribadi dari para surveior mengenai apa yang harus kita lakukan di rumah sakit ini. Kita butuh perspektif objektif,” ungkap Miq Iqbal.
Sementara itu, Ketua Surveior LAM-KPRS, Prof. dr. Mansyur Arif, menegaskan survei akreditasi bukan untuk mencari kesalahan.
“Akreditasi bukanlah tentang seberapa baik rumah sakit mempersiapkan diri menghadapi survei, tetapi bagaimana standar tetap dijalankan dengan baik ketika survei telah selesai,” ujar Prof. Mansyur.
Ia menjelaskan, penilaian meliputi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara untuk melihat mutu, keselamatan pasien, dan kolaborasi antarprofesi. Fokusnya adalah memastikan mutu dan keselamatan pasien menjadi budaya sehari-hari, bukan hanya saat ada survei.
Pemprov NTB berharap survei ini menjadi momentum pembenahan berkelanjutan agar RSUD Provinsi mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, manusiawi, dan dipercaya masyarakat, serta menjadi penggerak peningkatan standar RS di seluruh NTB.(*/Ntbexpose/04)
