Sinergi Penyuluh, Pemerintah, dan Petani Dorong Produksi di September 2026
Memasuki September 2026, wajah pertanian di Kabupaten Lombok Tengah mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif kini perlahan bertransformasi menjadi hamparan yang digarap lebih serius dan terukur.
Perubahan itu bukan terjadi begitu saja. Di baliknya ada satu program besar yang sedang digulirkan. Pertanian Modern Advance Agriculture System atau PM-AAS, program strategis Kementerian Pertanian yang tahun ini menargetkan 1 juta hektar secara nasional, dengan jatah untuk NTB sebesar 28.424 hektar.
“Optimalisasi lahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika lahan yang sebelumnya kurang produktif dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka produksi pertanian meningkat, pendapatan petani bertambah, dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ujar Dr. HM. Nursiah S.Sos., M. Si. Wakil Bupati Lombok Tengah saat meninjau perkembangan program di lapangan belum lama ini.
Pernyataan itu menjadi benang merah dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan tiga bulan terakhir. Bagi pemerintah daerah, optimalisasi bukan sekadar menambah luas tanam, tetapi memastikan setiap jengkal lahan memberi dampak langsung pangan cukup, pekerjaan terbuka, dan ekonomi desa bergerak.
Langkah awal untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dimulai dari hulu, yaitu para penyuluh. Pada Rabu, 29 Juli 2026, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB atau BRMP NTB menggelar Training of Trainers PM-AAS bagi penyuluh pertanian lapangan se-Kabupaten Lombok Tengah. TOT ini menjadi titik temu penting karena di sinilah pemahaman teknis, target, dan sistem pelaporan disamakan sebelum turun mendampingi petani di desa.
Kegiatan yang berlangsung di Lombok Tengah itu dihadiri jajaran Dinas Pertanian. Turut hadir Sekretaris Dinas Pertanian L. Mujahidin, SP., MSi, Kabid Penyuluhan, Kabid Kesehatan Masyarakat dan Veteriner, Katimker Penyuluh, Penanggung Jawab PM-AAS beserta tim teknis, Koordinator POPT, CWS penyuluh provinsi wilayah binaan Lombok Tengah, hingga tim BRMP NTB. Kehadiran lintas sektor ini sengaja dirancang agar tidak ada ego sektoral. Pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh, dan kelompok tani didorong berjalan dalam satu irama.
Kepala BRMP NTB dalam arahannya menegaskan bahwa PM-AAS bukan program seremonial. Ia adalah instrumen untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Output utama dari TOT adalah menyamakan kapasitas penyuluh sebagai pendamping lapangan. Setelah pelatihan, para penyuluh diminta segera melakukan pemetaan di setiap desa dan mengajukan usulan CPCL agar realisasi di lapangan tidak tertinggal dari target. “Dengan selesainya TOT ini, kami berharap penyuluh benar-benar siap mendampingi petani, dari persiapan lahan sampai panen,” tegasnya.
Dukungan dari pemerintah daerah juga ditegaskan langsung oleh Sekretaris Dinas Pertanian Lombok Tengah. L. Mujahidin menyampaikan komitmen penuh untuk mengawal PM-AAS di wilayahnya. Komitmen itu diwujudkan lewat perencanaan dan penganggaran, baik untuk sarana produksi maupun pembangunan sarana prasarana percontohan. Menurutnya, penyuluh harus menjadi ujung tombak yang memahami teknologi budidaya modern dan mampu menerjemahkannya dengan bahasa sederhana kepada petani.
Rangkaian TOT tidak berhenti pada materi di kelas. Peserta juga mendapat bimbingan teknis langsung tentang penerapan PM-AAS, termasuk pengenalan alat drum seeder atau ATABELA yang mempercepat tanam dan mengefisienkan benih. Selain itu diperkenalkan sistem pelaporan online melalui https://sipmaas.agroklimat.web.id sebagai kanal untuk memantau progres secara real time. Ada pula sesi penandatanganan kesanggupan tanam PM-AAS, evaluasi capaian LTT Juli, dan persiapan target LTT Agustus 2026.
Tiga bulan setelah TOT, dampaknya mulai terasa. Di sejumlah desa, pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal karena pola tanam ditata ulang dan teknologi baru mulai diadopsi. Peluang produksi komoditas pertanian meningkat seiring luas tanam yang bertambah. Sektor pertanian juga kembali menyerap tenaga kerja, mulai dari persiapan lahan, tanam dengan drum seeder, hingga perawatan. Yang paling penting, pendapatan petani menunjukkan tren kenaikan karena produktivitas per hektar terdongkrak.
Wakil Bupati menekankan, kunci keberhasilan ada pada sinergi. Pemerintah daerah menyiapkan kebijakan dan anggaran, pemerintah desa membuka akses lahan dan mengorganisir kelompok, penyuluh hadir sebagai pendamping teknis, dan kelompok tani menjadi pelaksana di lapangan. Tanpa satu pun dari unsur itu, program akan jalan di tempat.
Menatap akhir 2026, PM-AAS di Lombok Tengah tidak hanya ditargetkan memenuhi kuota hektar. Target jangka panjangnya lebih besar: menjaga stabilitas pasokan pangan daerah dan memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan. Dengan lahan yang lebih produktif, petani yang lebih terampil, dan sistem pelaporan yang transparan, Lombok Tengah ingin membuktikan bahwa modernisasi pertanian bisa dimulai dari desa dan memberi manfaat langsung ke meja makan masyarakat.
Kini, para penyuluh yang pernah duduk di ruang TOT Juli lalu sudah turun ke sawah. Mereka membawa modul, membawa alat, dan membawa target. Di tangan merekalah, target 28.424 hektar untuk NTB dan semangat ketahanan pangan nasional akan diuji.(*/Ntbexpose/04)
