NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Seperti diketahui, Pemerintah pusat telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi dengan rentang perubahan cukup tinggi yang dinilai berdampak langsung terhadap semua lini sektor terutama harga bahan pokok ( Bapok ) ditengah masyarakat tak terkecuali di bumi Tatas Tuhu Trasna.
Kepada media ini, senin (12/09/22) Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lombok Tengah, RR.Sri Mulyaningsih mengklaim dampak inflasi kenaikan BBM belum terlalu signifikan berdasar hasil inspeksi selama 13 hari dilapangan ( pasar Jelojok dan Renteng ) sebagai barometer.
Dari pantauan tim, baru 3 jenis komoditi yang terdeteksi naik yakni telur semula harga Rp. 45.000 jadi Rp. 60.000 per trai. Cabai dari Rp. 20.000 jadi Rp.40.000. Dan ayam naik berjenjang dari 30 ribuan jadi 40 ribuan update terbaru. Sementara lainnya masih stabil bahkan cenderung turun seperti minyak goreng.
” Setiap temuan dilaporkan langsung ke pusat melalui aplikasi, dikirim per hari kamis,” bebernya.
Persoalan berbeda, Lanjut Nining, mendadak timbul dari kalangan pedagang eceran BBM yang datang menyerbu Disperindag minta rekomendasi supaya mendapat izin penuhi syarat pembelian di Pom Pertamina.
” Kami cukup dilema, sementara jika mengacu UU, lini terendah penjual BBM hanya di SPBU, jadi kami terpaksa tidak bisa terbitkan izin, persilahkan kembali untuk berkoordinasi langsung dengan pihak SPBU, “ujarnya.
Begitupun bagi nelayan, mereka mesti berhubungan dengan Dinas perikanan, bagi kebutuhan mesin traktor rekomendasinya di Dinas Pertanian.
Khusus ranah Disperindag, giat solusi yang ditawarkan, jika tidak ada halangan kedepan akan diadakan pasar murah di 12 Kecamatan guna menyasar masyarakat miskin. Mekanisme, tatacara sampai SOP nya belum final, sedang dirumus menyesuaikan estimasi anggaran yang membutuhkan sekitar 600 jutaan lebih dari Dana Inflasi.
” Prosesnya cukup panjang, mungkin bisa terealisasi sebulan kemudian,” targetnya.
Kepala Disperindag Loteng, H.M. Suhartono melengkapi secara mentalitas masyarakat sendiri dinilai sudah terbiasa merespon kebijakan pemerintah. Apalagi soal kenaikan BBM bukan barang baru, sudah sering terjadi.
” Pasti semua mengeluh, hanya orang-orang dipasar kayaknya sudah kebal, mereka malah punya strategi secara mandiri, kami salut itu,” paparnya.
Walaupun Pemerintah pusat punya indikator tertentu naikkan BBM, tapi tetap diharapkan bisa meninjau ulang kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut kebutuhan vital masyarakat. Agar aktifitas ekonomi berjalan lancar.
” Kami hanya bertugas lakukan pendataan dan fungsi kontrol, kami turut berharap semacam pembagian BLT BBM tepat sasaran untuk menunjang penekanan inflasi,” terangnya.
Suhartono menjamin ketersediaan Bapok masih aman. Ia sudah bersinergi dengan semua lintas instansi vertikal termasuk menggandeng pihak perbankan. ( Irsyad )
