NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Menyikapi adanya kekhawatiran tentang proyek Catering yang dikerjakan PT. Sinar Rinjani Tambora untuk melayani event WSBK di Lombok Tengah, belakangan mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak, namun jika ditelisik lalu kenapa kemudian proyek Catering tersebut di handle pengusaha besar tentu ini patut di pertanyakan, karena jika dilihat secara ekonomis tentu ini bukanlah kabar gembira bagi masyarakat Loteng, namun sebaliknya menjadi sebuah dilema, karena tingkat kemampuan warga Loteng untuk Proyek Catering tersebut tak perlu diragukan. Demikian disampaikan Adi Bagus Karya salah seorang politisi muda Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil Pujut-Praya Timur)
Menurutnya secara maksimal warga Loteng harus diberdayakan, karena tak ada yang perlu diragukan.”selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) warga Loteng sangat bagus dan memadai untuk melaksanakan itu, kalau tidak sekarang lalu kapan lagi kita berdayakan masyarakat Loteng dan mumpung ini adalah kesempatan yang baik,” kata Anggota DPRD yang akrab disapa Bajang Bagus ini.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Loteng ini menambahkan, Pemerintah Daerah dalam hal ini harus intens melakukan konsolidasi, komunikasi dengan pihak Pemprov dan Pempus.”Kesempatan ini harus benar-benar bisa kita raih untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena kita tak ingin warga Loteng akan jadi penonton di daerah sendiri,” kata Bajang Bagus.
Ditambahkannya, di Lombok Tengah ini cukup lengkap SDA begitu juga SDM masyarakatnya apalagi untuk sebuah menu makanan dan minuman, Sumber Daya Manusia yang akan mengolahnya untuk menjadi makanan apa yang diinginkan tamu juga mereka jago. Jadi tidak ada alasan untuk hanya soal penyediaan catering saja harus dari luar daerah yang mengelola. Siapa yang menjamin nanti pihak perusahaan akan mengakomodir produk lokal UMKM kita..
Jadi kalau semua mau di handle orang luar. Apa gunanya event ini ada. Kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan pemilik perusahaan semata.
Sy pikir pemerintah Lombok Tengah dan Provinsi harus menanyakan serius pola atau konsep seperti apa yang akan dilakukan perusahaan yang ditunjuk tersebut terhadap produk dan UMKM serta Sumber Daya Manusia kita yang ada di NTB ini khususnya Lombok Tengah,” kalau tidak berpihak kepada masyarakat dan UMKM, baiknya tidak usah dikasi beroperasi, kita sweeping saja,”pungkasnya. (ntbexpose/03)
