NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Terkait pemberitaan disalah satu media tanggal 27 juli 2021 tentang peluncuran 5 trayek baru Perum DAMRI untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lalu Alamin Direktur Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) Menanggapi dengan sangat serius.
Kita sama – sama mengetahui kalau sektor pariwisata adalah yang paling terdampak Covid 19, banyak unsur pariwisata seperti hotel, restaurant, transportasi dan travel mati suri. kebijakan Pemprov meluncurkan trayek baru Perum Damri dengan tarif sangat murah adalah kebijakan bunuh diri, jika pandemi mematikan ekonomi pariwisata maka dalam hal ini Pemprovlah algojonya.
Kebijakan ini sama saja menghadirkan pesaing untuk para pengelola Transportasi khususnya dikawasan Mandalika dan Lingkar BIL yang selama ini secara mandiri tanpa perhatian dari pemerintah membangun bisnis Transportasi.
Kebijakan ini juga semakin menunjukan bahwa pemerintah Provinsi abai atau mengabaikan kebutuhan dan pelibatan warga diseputaran BIL dan KEK. Sebagai contoh penempatan Komisaris dan karyawan dalam ITDC adalah murni titipan Pemerintah Provinsi.
SWIM juga sangat geram ketika dalam rilis tentang trayek Perum Damri Pemprov menyatakan kalau salah satu penumpang rutin yang akan diangkut dari Pick Up Point Epicentrum adalah karyawan Rumah Sakit International Mandalika, statement tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa rekrutment Pegawai Rumah Sakit International Mandalika yang dilakukan Pemprov adalah Asal -asalan sehingga pelibatan Warga sekitar Rumah Sakit sangat minim.
Terkait wacana menyiapkan tour guide dalam Perum DAMRI jelas -jelas menyalahi aturan karena perum DAMRI bukan Travel Agent yang boleh menyelenggarakan perjalanan wisata. atas alasan – alasan tersebut diatas SWIM bersama element – element masyarakat yang lain seperti KOPAT BIL (Komunitas Transportasi Lingkar Bandara) dan KOPATA (Koperasi Wisata Kuta) siap menghadang dan melakukan sweeping apabila Perum DAMRI benar -benar beroperasi di Mandalika, Sebagai catatan tambahan bahwa Grab dan Bluebird saja yang nota bene adalah perusahaan Swasta berkomitment untuk tidak menjadikan BIL dan Mandalika sebagai pick up Point,
Secara terpisah Ketua KOPAT BIL LALU REZA FADILLA dan Ketua KOPATA Lalu Astaji menyatakan Siap perang apabila kebijakan itu benar -benar dijalankan.
Sebagai Penutup Direktur SWIM Lalu Alamin berharap kepada Pemerintah Provinsi agar benar-benar peka terhadap kondisi warga seputaran BIL dan KEK serta menyudahi pola -pola penitipan pegawai yang syarat Nepotisme karena saat ini banyak warga seputarn BIL dan KEK yang memiliki Skill dan Siap bersaing.(ntbexpose/03)
