NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui integrasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Sarjana, SH, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Praya, Rabu (8/4/2026).
Dalam pidatonya, H. Lalu Sarjana memaparkan bahwa pihaknya telah menghimpun sebanyak 2.942 usulan masyarakat yang dijaring melalui mekanisme reses dan kunjungan kerja di seluruh daerah pemilihan. Ribuan usulan tersebut didominasi oleh sektor infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi.
Rincian Usulan Masyarakat
Berdasarkan data yang dihimpun DPRD, distribusi usulan tersebut meliputi:
* Bidang Infrastruktur: ±528 usulan
* Bidang Pendidikan: ±283 usulan
* Bidang Ekonomi dan UMKM: 201 usulan
* Bidang Kesehatan:±54 usulan
* Bidang Lainnya: ±1.876 usulan
“Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Masyarakat kita masih sangat membutuhkan infrastruktur dasar yang layak, layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta penguatan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas H. Lalu Sarjana.
Selaras dengan Visi “MASMIRAH”
Lebih lanjut, politisi senior ini menjelaskan bahwa seluruh usulan dalam Pokir DPRD Tahun 2027 telah diselaraskan dengan visi pembangunan daerah, yaitu MASMIRAH (Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis).
Ia menekankan bahwa kemandirian daerah dapat dicapai melalui penguatan UMKM dan sektor pertanian, sementara daya saing akan tumbuh jika fondasi pendidikan dan kesehatan diperkuat.
“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada harmoni sosial dan kearifan lokal. Pokir DPRD adalah bagian integral untuk mewujudkan Lombok Tengah sebagai permata yang berharga,” imbuhnya.
Penajaman Skala Prioritas
Meski usulan masyarakat sangat banyak, DPRD menyadari adanya keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, H. Lalu Sarjana meminta pemerintah daerah melalui perangkat daerah untuk melakukan penajaman skala prioritas dan menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
“Jangan sampai apa yang direncanakan tidak sejalan dengan apa yang dianggarkan. Kita harus bekerja dengan cara yang lebih terukur dan berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
Acara Musrenbang tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, para camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat dan akademisi hingga masyarakat yang ada dilokasi Musrenbang di Swiss Belcourt Hotel Tanak Awu Lombok Tengah. (*)
