NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Persoalan mengenai penerangan jaoan di jalur strategis seperti di jalan bypass BIL Bandaran internasional Lombok menuju Kawasan ekonomi khusus Mandalika disorot oleh DPRD kabupaten Lombok Tengah.
Kali ini hal tersebut dikomentari oleh Lalu Erlan SH selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan mengenai buruknya kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika.
Jalur strategis ini kini sering kali gelap gulita di malam hari karena banyaknya lampu jalan yang mati dan tidak berfungsi, menjadikan area tersebut rawan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
Lalu Erlan juga menyampaikan bahwa situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan menuntut perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Ia menilai bahwa Pemkab terkesan abai terhadap jalur vital ini, padahal jalan bypass tersebut merupakan akses utama wisatawan menuju kawasan KEK Mandalika,” tegas Erlan.
Saat ini kondisinya sudah seperti jalan di pelosok desa, gelap, tidak aman, dan sangat memalukan jika dilihat oleh wisatawan dari berbagai negara. Padahal ini adalah merupakan etalase pariwisata kita,” kata Erlan.
Ditambahkannya, bahwa beberapa insiden kriminal maupun kecelakaan lalu lintas sudah sering terjadi akibat minimnya penerangan di jalur tersebut.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti keberadaan pohon-pohon besar yang tumbuh di sisi jalur, terutama di kawasan Desa Labulia. Banyak dari pohon tersebut sudah rapuh dan membahayakan pengguna jalan. Komisi telah berulang kali meminta Dinas terkait untuk memangkas atau menebang pohon-pohon berisiko tersebut, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang nyata.
“Ini soal keselamatan masyarakat. Jangan tunggu ada korban dulu baru bergerak,” tegas Erlan.
Komisi III DPRD Loteng menyatakan akan menyuarakan isu ini secara resmi dalam sidang paripurna DPRD yang akan digelar dalam waktu dekat. Rekomendasi terkait perbaikan PJU serta pemangkasan pohon-pohon berbahaya akan menjadi bagian dari agenda pembahasan yang didorong dengan serius.
“Kami akan pastikan ini masuk dalam rekomendasi paripurna. Persoalan PJU dan keselamatan bypass ini bukan hal sepele. Ini menyangkut citra daerah, kenyamanan wisatawan, dan yang paling penting adalah keselamatan warga,” tegasnya.
Komisi III juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara infrastruktur dasar seperti penerangan jalan, keamanan, dan kenyamanan publik dikesampingkan. Menurut Erlan, keberhasilan pariwisata dan investasi hanya bisa dicapai jika didukung oleh infrastruktur yang layak dan aman.(*)
