NTB EXPOSE. MATARAM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.Si., menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Penegasan tersebut menjadi pesan utama Pemerintah Provinsi NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026), yang turut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan jajaran pejabat Pemprov NTB.
Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan rencana pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun, meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, meningkat 5,70 persen.
Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda, menekankan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam penjelasan resmi pemerintah daerah, kebijakan fiskal 2027 bertumpu pada empat prinsip, yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program, sekaligus menjaga agar belanja daerah tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” demikian salah satu penegasan dalam Nota Keuangan APBD 2027.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pengentasan kemiskinan dengan alokasi sekitar Rp745,25 miliar. Intervensi difokuskan pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem, melalui penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan bagi kelompok rentan.
Selain pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah memprioritaskan ketahanan pangan dan energi, termasuk dukungan irigasi, pertanian, peternakan, perikanan, serta pemanfaatan energi terbarukan. Pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi juga menjadi perhatian agar hasil produksi daerah memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Pada sektor lainnya, APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pariwisata berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas konektivitas digital, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pemprov NTB juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah. Rancangan APBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar, yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan penyertaan modal.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memperkuat pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Pemerintah Provinsi NTB juga mengharapkan pembahasan bersama DPRD berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif, sehingga Ranperda APBD 2027 dapat memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 November 2026.
Sebagaimana ditegaskan dalam Nota Keuangan, APBD 2027 harus dikelola secara jujur, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dari desa-desa di Pulau Lombok hingga pelosok Pulau Sumbawa.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan APBD 2027 bukan terletak pada besarnya angka yang disahkan, melainkan pada kemampuannya mengurangi kemiskinan, membuka peluang ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi masyarakat NTB.(*/Rd)
