NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk membangun daerah berbasis data yang objektif, terukur, dan presisi. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan meluncurkan Survei Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Kabupaten Lombok Tengah secara daring.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Tengah, Murdi, AP., belum lama ini menjelaskan bahwa survei ini merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi ketahanan wilayah secara komprehensif dari perspektif masyarakat itu sendiri.
“Ini adalah ikhtiar kolektif. Kami mengajak seluruh elemen, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur birokrasi, TNI-Polri, akademisi, insan pers, hingga masyarakat akar rumput untuk berpartisipasi aktif,” ujar Murdi.
Partisipasi publik dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui pengisian kuesioner digital pada laman resmi: https://survei-ikn.lomboktengahkab.go.id. Kuesioner tersebut dirancang dengan metode penilaian skala terstandarisasi, sehingga mampu mengukur persepsi kewilayahan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Murdi menegaskan, Pemkab Loteng menjunjung tinggi etika riset profesional dalam survei ini, Kerahasiaannya dijamin. Seluruh proses pengambilan data berlandaskan pada prinsip informed consent dan no harm principle.
Artinya, identitas setiap responden dijamin kerahasiaannya (anonymity) dan keamanan data pribadi dilindungi sepenuhnya. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena yang diukur adalah persepsi kewilayahan, bukan data pribadi.
Dari Data Menjadi Kebijakan Konkret. Lebih jauh, Murdi memaparkan bahwa survei IKN ini bukan sekadar formalitas pengumpulan data. Hasilnya akan diterjemahkan menjadi empat luaran strategis yang langsung bisa dioperasionalkan untuk pembangunan daerah.
Pertama, Buku Laporan Analisis IKN sebagai dokumen komprehensif yang memuat profil dan indikator kinerja ketahanan wilayah Lombok Tengah secara mendalam.
Kedua, Peta Zonasi Kerawanan Kamtibmas Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Peta ini akan memvisualisasikan kondisi keamanan per kecamatan dengan kategori Zona Merah (Rawan), Zona Kuning (Waspada), dan Zona Hijau (Aman) secara spasial dan akurat.
Ketiga, Naskah Kebijakan atau Policy Brief yang berisi rekomendasi aksi taktis, aplikatif, dan solutif bagi Bupati beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Keempat, Database Digital IKN yang berfungsi sebagai Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan yang terintegrasi di Bakesbangpoldagri.
Menuju Penganggaran Berbasis Risiko. Muara besar dari semua ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang presisi. Melalui data IKN, Pemkab Loteng dapat menerapkan pola penganggaran berbasis risiko (risk-based budgeting).
Alokasi APBD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik sosial dapat dirumuskan secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran, tidak lagi berdasarkan asumsi.
Pada akhirnya, ketahanan nasional di tingkat daerah adalah fondasi utama untuk menjamin stabilitas. Stabilitas inilah yang menjadi jaminan keamanan bagi ekosistem pariwisata, kenyamanan bagi perhelatan event internasional seperti MotoGP di Mandalika, serta perlindungan bagi iklim investasi yang berkelanjutan di Lombok Tengah.
“Pembangunan yang hebat berawal dari data yang akurat. Mari bersama luangkan waktu sejenak, isi surveinya, dan kawal bersama cita-cita pembangunan Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis,” pungkas Murdi.
