Lalu Sukri : Ketua LSM GELOMBANG
Di tengah riuh persiapan menyambut putaran MotoGP yang kembali menyapa Mandalika, publik Lombok dihadapkan pada dua narasi yang sering dipertentangkan, perjuangan hak atas tanah di satu sisi, dan ambisi daerah menjadi tuan rumah perhelatan kelas dunia di sisi lain.
Kami dari LSM Gelombang, singkatan dari Gerakan Lombok Bangkit, memilih jalan ketiga. Bukan memilih salah satu dan mengorbankan yang lain, melainkan mempertemukan keduanya dalam kerangka dimensi tanggung jawab,” ungkap Lalu Sukri baru-baru ini.
” Ketua LSM Gelombang, menyampaikan itu dengan nada yang tenang namun tidak bisa ditawar. Menurutnya, MotoGP bukan sekadar balapan motor. Ini adalah panggung diplomatik, ekonomi, dan kebudayaan yang mempertemukan nama Lombok dengan jutaan pasang mata di seluruh dunia.
“Kita tidak sedang bicara tentang satu akhir pekan yang ramai. Kita bicara tentang reputasi daerah ini selama bertahun-tahun ke depan. Investor melihat, wisatawan menilai, media internasional menulis. Sekali kita gagal menjaga ketertiban, cap itu akan menempel lebih lama daripada podium juara,” ujarnya.
Pernyataan itu keluar di tengah masih adanya persoalan klasik, sengketa lahan dan proses pembebasan tanah yang belum sepenuhnya tuntas di sejumlah titik penyangga sirkuit. Isu ini rawan dipolitisasi. Rawan pula meledak menjadi gangguan saat dunia sedang menyorot.
Sukri menegaskan, persoalan rakyat tidak akan dikubur, tapi juga tidak akan diseret ke tribun penonton.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa MotoGP adalah kebanggaan kolektif. Karena itu, segala urusan masyarakat yang belum selesai akan kami tuntaskan melalui jalur yang benar. Lewat hukum, lewat musyawarah, lewat meja dengan pihak yang berwenang. Bukan dengan cara memblokade, bukan dengan cara membuat gaduh di arena yang sedang disaksikan dunia,” tegasnya.
Bagi Gelombang, memperjuangkan keadilan dan menjaga kondusivitas bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru keduanya adalah syarat agar perjuangan itu didengar dengan hormat.
“Jika kita merusak citra daerah demi didengar, maka suara kita justru kehilangan bobot. Tapi jika kita mampu menunjukkan bahwa masyarakat Lombok bisa kritis sekaligus dewasa, maka itulah bargaining power kita yang sesungguhnya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Sukri juga melontarkan ajakan terbuka kepada semua pihak. Dari pengelola Mandalika, pemerintah daerah, aparat keamanan, sesama LSM, insan pers, hingga warga yang tinggal di lingkar sirkuit.
“Mari kita rawat rumah kita bersama. Kepada pengelola, buka ruang dialog yang adil. Kepada pemerintah, hadir dengan kepastian hukum. Kepada media, beritakan dengan proporsi. Kepada masyarakat, jaga marwah kita. MotoGP ini milik kita, kebanggaan ini milik kita, dan tanggung jawab menjaganya juga milik kita.”
Gelombang akan tetap berdiri di barisan rakyat yang menuntut hak. Namun ia juga akan berdiri di barisan terdepan yang menjaga agar Lombok tidak dipermalukan di hadapan dunia.
“Kami berjuang untuk keadilan, sekaligus kami menjaga nama baik daerah. Dua hal itu harus berjalan beriringan. Karena Lombok yang adil dan Lombok yang tertib adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan.”
Dengan sikap itu, LSM Gelombang ingin menegaskan satu prinsip, kritik boleh lantang, tuntutan boleh tegas, tapi cara kita memperjuangkannya harus setinggi perhelatan yang sedang kita sambut.(*)
