Logistik Pilkades diserahkan ke desa, 1.004 anggota BPD dilantik. Dua langkah sekaligus untuk menggerakkan ekonomi lokal dan demokrasi di tingkat akar rumput
Agustus lalu Kantor Bupati Lombok Tengah dua kali menjadi saksi sejarah kecil di desa. Pertama saat kebijakan baru Pilkades diumumkan. Kedua saat 1.004 anggota Badan Permusyawaratan Desa mengangkat sumpah.
Berbeda tempat, berbeda agenda. Tapi benang merahnya sama mengembalikan daya ke desa. Selama ini urusan kotak suara, surat suara, hingga tinta pilkades diurus terpusat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tahun ini polanya dibalik.
Kepala DPMD Lombok Tengah, Baiq Murniati, S.Sos., baru baru ini menyebut Pilkades Serentak 2026 menggunakan skema baru. Pemerintah kabupaten hanya menyalurkan bantuan keuangan khusus ke desa. Setelah itu, semua urusan pengadaan logistik diserahkan penuh ke panitia Pilkades masing-masing.
“Kalau pada Pilkades sebelumnya pengadaan logistik dilaksanakan oleh DPMD, untuk Pilkades tahun ini pengadaan logistik sepenuhnya dilaksanakan oleh panitia Pilkades masing-masing melalui mekanisme bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa,” kata Baiq Murniati, belum lama ini.
Tanpa arahan khusus, tanpa intervensi. Pemkab hanya memastikan anggarannya cair sesuai ketentuan. Alasannya sederhana tapi berdampak panjang. Dengan membeli langsung di desanya sendiri, panitia bisa memberdayakan percetakan lokal, toko alat tulis, penjahit bilik suara, hingga tukang yang membuat perlengkapan TPS.
“Harapannya, mekanisme ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Selain mendukung kelancaran Pilkades, juga dapat menggerakkan dan memberdayakan usaha masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan logistik di masing-masing wilayah,” ujar Baiq Murni mantan Camat Praya ini.
Jadwalnya sudah padat. Mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 310 Tahun 2026, pencetakan surat suara mulai 3–23 Oktober. Pelipatan 24–26 Oktober. Pengepakan 27 Oktober. Distribusi ke TPS 28 Oktober. Puncaknya, pemungutan dan penghitungan suara serentak pada 29 Oktober 2026.
Sementara itu Kepala Diskominfo Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., menekankan satu hal keterbukaan.
“Pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas dan benar, termasuk mengenai perubahan mekanisme pengadaan logistik yang tahun ini sepenuhnya menjadi kewenangan panitia Pilkades di masing-masing desa,” katanya.
Setelah itu seminggu Kemudian, 1.004 Wajah Baru di Bencingah terkait dengan pelantikan anggota BPD. Belum selesai gaung Pilkades, Gedung Bencingah Agung Masmirah kembali penuh. Yakni pada hari Kamis 27 Agustus 2026, sebanyak 1.004 anggota BPD dari 120 desa di 12 kecamatan resmi dilantik untuk masa bhakti 2026–2034.
Hadir Bupati H. Lalu Pathul Bahri, Wakil Bupati Dr. H. M. Nursiah, S.Sos M.Si., pimpinan Komisi I DPRD, Forkopimda, para camat dan kepala desa.
Di hadapan mereka yang baru disumpah, Bupati Pathul tidak berbicara tentang aturan. Ia berbicara tentang kepercayaan. “Ini orang-orang hebat yang menjadi referensi masyarakat yang ada di masing-masing desa,” ujar Pathul.
Ia mengingatkan BPD bukan hanya pengawas. Mereka adalah jembatan. Tempat warga menitipkan aspirasi, dan tempat kepala desa berdiskusi agar pembangunan tidak jalan sendiri-sendiri.
“Terima kasih sudah ikut berpikir untuk masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Bersama kepala desa, anggota BPD bisa terus bersilaturahim untuk membahas masalah masyarakat desa, agar desa kita bisa dibangun menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Delapan tahun ke depan, BPD diharapkan menguatkan tiga fungsi yakni perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan masa jabatan sepanjang itu, mereka punya waktu untuk mengawal program dari awal sampai tuntas.
Jika ditarik garis lurus, dua peristiwa ini saling menguatkan menghasilkan dua kebijakan satu arah.
Di satu sisi, desa diberi kewenangan dan uang untuk mengurus hajatan demokrasinya sendiri. Panitia Pilkades jadi punya ruang mengelola, sekaligus menghidupkan usaha tetangga.
Di sisi lain, desa juga diberi mitra baru yang lebih kuat. BPD yang baru dilantik diharapkan menjadi rem sekaligus gas, mengoreksi jika melenceng, mendorong jika lambat.
Bagi warga di Jonggat, Praya, Janapria, atau desa-desa lain di Lombok Tengah, artinya sederhana. Tahun ini suara mereka di TPS ditentukan oleh panitia dari desanya sendiri. Dan delapan tahun ke depan, suara mereka di meja musyawarah desa akan diwakili oleh orang-orang yang baru saja bersumpah.
Demokrasi memang dimulai dari bilik suara tanggal 29 Oktober. Tapi demokrasi juga hidup setiap hari, di meja BPD, di warung tempat logistik Pilkades dibeli, di rapat desa yang kini harus lebih terbuka. Lombok Tengah seolah bilang, kalau mau membangun, mulai dari desa. Dan kalau mau desa kuat, kuatkan orang desanya dulu. (*/Rd)
