NTB EXPOSE. Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi NTB.
Dokumen tersebut diserahkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang akrab disapa Umi Dinda, mewakili Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Tambora, Kantor DPRD NTB, Mataram, Selasa (14/7/2026).
Dalam nota pengantarnya, Umi Dinda menyampaikan apresiasi kepada masyarakat NTB yang telah menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, stabilitas menjadi modal utama untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat dan mempercepat laju pembangunan.
Ia menjelaskan, rancangan KUA-PPAS 2027 disusun dengan proyeksi kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat. Hal ini memberikan ruang lebih besar untuk akselerasi program prioritas, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi pusat dan daerah, kata dia, juga terus diperkuat. Salah satu buktinya adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang masuk dalam lima bendungan strategis nasional.
“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan air dan energi,” ujar Umi Dinda.
Selain infrastruktur, Pemprov NTB juga mendorong pariwisata sebagai penggerak ekonomi. Suksesnya penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026 yang mendongkrak okupansi hotel, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif menjadi modal penting. Momentum ini akan dilanjutkan dengan agenda besar lainnya, seperti MotoGP Mandalika 2026, Porprov XII NTB, hingga persiapan PON XXII 2028.
Untuk APBD 2027, Pemprov NTB menetapkan tema pembangunan: *”Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”
“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang fokus pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dirasakan secara nyata, baik jangka pendek maupun berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Umi Dinda memaparkan garis besar KUA-PPAS 2027 yang meliputi tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penyusunannya tetap diarahkan pada pemenuhan belanja wajib, belanja earmarked, serta program prioritas dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pemprov berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berjalan konstruktif dan disepakati tepat waktu, sehingga APBD 2027 mampu menjadi instrumen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat NTB.(*/Ntbexpose/04)
