NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH – Pelaksanaan program Oplah ( Optimasi Lahan ) merupakan program nasional dari Kementrian Pertanian RI telah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah yang dimulai pertengahan tahun 2025, melibatkan para petani milenial yang dinamakan Brigade Pangan disambut antusias oleh para petani muda di daerah ini.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Baiq. Tri Widia Kartini, kepada media baru baru ini, “Brigade Pangan ini sebenarnya adalah ikutan dari program Optimasi Lahan. Dijelaskannya, di Propinsi Nusa Tenggara Barat ini khususnya Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan program Oplah kategori non rawa, sesuai dengan juknisnya. Brigade Pangan ini adalah sekumpulan petani milenial, dimana visi misinya untuk meningkatkan indeks pertanaman pada program Oplah,” urai Baiq Tri Widia Kartini yang akrab disapa Baiq Ririn.
Dijelaskannya, produktivitas produksi pertanian melalui tekhnologi modern ini, menyasar para petani milenial yang memiliki rentang umur mulai usia 18 tahun sampai dengan 39 tahun, namun tidak tertutup kemungkinan lebih dari usia itu bisa dilanjutkan dengan semangat dan tujuan ataupun kepentingan untuk mengembangkan pertanian berbasis agribisnis.
Dikatakannya, kelompok Brigade pangan ini terdiri dari 15 orang anggota, mereka direkrut dari pemuda dan warga masyarakat yang ada dikawasan setempat. Kawasan Oplah untuk Kabupaten Lombok Tengah saat ini diberikan jatah oleh pemerintah pusat sekitar 2500 Ha. Lahan ini tersebar di Kecamatan Pujut, Praya Barat dan Praya Barat daya atau pada lahan tadah hujan. Dari 2500 Ha itu kita sudah membentuk 12 Brigade Pangan.
Jumlah Brigade pangan ini dihitung berdasarkan lokasi Oplah, seperti di Kecamatan Praya Barat ada 1000 Ha, disitu ada 3 kelompok Brigade pangan yang siap mengawal pelaksanaan program Oplah. Terdiri dari Desa Bonder ada 2 Brigade Pangan kemudian di Desa Batujai juga ada 2 Brigade Pangan.
Untuk setiap Brigade Pangan diberikan tugas dan tanggung jawab pengelolaan lahan minimal seluas 200 Ha, atau bisa juga kita hitung dari luas lahan yang ada, misalnya dikawasan Penujak Kecamatan Praya Barat, luas lahan tahap pertama hampir 600 Ha ditambah lagi di Desa Batujai.
Kemudian ada lagi Brigade Pangan di Desa Darek dan Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya. Di Desa Darek 3 Brigade Pangan, Desa Ungga 1 Brigade Pangan dengan luas program Oplah kurang dari 200 Ha namun dibolehkan membentuk Brigade Pangannya” kata Baiq Ririn.
Dia menambahkan, selain itu di Kecamatan Pringgarata tepatnya di Desa Menemeng, Desa Sisik dan Desa Pringgarata itu sendiri ada juga program Oplah yang memiliki Brigade Pangan. Dari ketiga desa ini mereka bergabung menjadi satu kelompok Brigade Pangan, hal ini berdasarkan dari juknis yang telah ditentukan sebelumnya.
Adapun jumlah personil atau anggota Brigade Pangan ini,” kata Baiq Ririn, mereka rekrut dari ketiga desa yang bergabung, jumlah anggota yang direkrut sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Mengenai sekretariat diambil lokasi pada desa yang paling luas cakupan program Oplahnya, yakni di Desa Menemeng. Kemudian mengenai SK Pembentukan Brigade Pangan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, disaksikan oleh penyuluh dan kepala desa serta kelompok kelompok tani yang ada dikawasan Oplah tersebut,” jelasnya.
Lebih jauh dikatakannya, untuk honor Brigade Pangan ini berdasarkan kesepakatan sistem kerja sama bagi hasil dengan pemilik lahan. Sebagai pembanding misalnya, diketahui Kementrian Pertanian meluncurkan program Oplah ini di kawasan Oplah rawa yang ada di luar propinsi NTB meliputi Propinsi Papua, Kalimatan atau Sumatera, selain itu juga mereka disana melakukan program cetak sawah baru, tentu resiko pekerjaan berbeda atau lebih berat dengan kita di Lombok Tengah, sedangkan program Oplah non rawa di Lombok Tengah, terdiri dari lahan yang sebenarnya adalah lahan pertanian yang sudah tersedia, tinggal dioptimalkan pemanfaatannya saja atau bisa dikatakan lahan yang sudah existing atau dikategorikan lahan IP 1 atau lahan yang hanya digunakan penanaman satu kali dalam satu tahun agar ditingkatkan menjadi penanaman dari satu kali menjadi dua atau tiga kali dalam setahun.
Baiq Ririn mengatakan, program Oplah ini dimulai pada bulan Juni 2025 lalu, lebih didominasi pada program fisik yang mengarah kepada bagaimana keberlanjutan tentang program ini, dan itu ada pada Brigade Pangan itu sendiri yang telah dipersiapkan untuk mengelola. Nantinya Brigade Pangan itu akan membangun perjanjian kerjasama operasional dengan pemilik lahan dengan kerjasama bagi hasil dan nanti model bagi hasil itu melihat situasi dan kondisi dari suatu wilayah itu sendiri.
Contoh misalnya seperti diluar Propinsi NTB atau pada lahan rawa, mereka melakukan sistim bagi hasil dengan perhitungan 70 + 30, yakni 70 % untuk Brigade Pangan dan 30 % untuk pemilik lahan, adapun perhitungan dari kesepakatan itu karena banyak hal yang dikerjakan oleh Brigade Pangan itu lebih berat, mulai dari persiapan lahan pertanian dari rawa-rawa, dari awal hingga panen sampai keberlanjutan dari pengolahan lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan pemilik lahan.
Namun khusus untuk di NTB atau di Lombok Tengah untuk pembagian hasil kerjasama antara Brigade Pangan dengan pemilik lahan dipastikan berbeda, karena kondisi lahan Oplah di sini yang non rawa tidak sesulit program Oplah di lahan rawa yang tentu pekerjaannya lebih berat dari lahan non rawa.
Kalau untuk persisnya pola pembagian hasil pengolahan lahan Oplah tersebut di Lombok Tengah belum ada dijuknis tapi yang pasti tidak seperti pembagian hasil pada lahan rawa seperti di Papua Kalimantan ataupun di Sumatera sana,” jelas Baiq Ririn
Dikatakannya, Brigade Pangan ini adalah suatu wadah petani milenial yang dimana mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka sendiri dengan sistim bagi hasil bersama pemilik lahan. Jadi mereka menggaji diri mereka sendiri dari hasil kerjasama dengan pemilik lahan dengan menggunakan tekhnologi modern dan itu pasti akan ada nilai lebihnya jika dibandingkan dengan cara bertani sebelumnya.
Adapun jenis bantunan yang diberikan dari Dinas untuk Brigade Pangan itu pasti ada mulai dari sarana dan prasarana pertanian, oleh karena itu mereka diminta mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan Pertanian yang mereka perlukan, nanti apa yang menjadi kekurangan kebutuhan itu nanti akan tertuang melalui proposal
Selain itu juga untuk memonitoring hasil dari program Brigade Pangan ini untuk akhir tahun, tetap ada evaluasi maupun laporan hasil dari pelaksanaan program ini.
Seperti dicontohkannya, kita sudah membentuk 12 kelompok Brigade Pangan yang tersebar dikawasan Oplah yang ada di tiga Kecamatan dengan total kawasan sejumah 2500 Ha tersebut, terakhir kami telah melakukan pelatihan khusus untuk manajernya karena keterbatasan anggaran, oleh karena itu kami menunggu informasi dari pusat, diharapkan kedepan mudah-mudahan akan ada lagi program program pelatihan guna menambah skill dan SDM untuk pelaksanaan program oplah yang melibatkan Brigade Pangan ini, ” imbuh Baiq Ririn. (Ntbexpose/04)
