NTB EXPOSE. Lombok Timur – Drs. H. Muhammad Juaini Taofik M. AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rapat koordinasi, menekankan pentingnya niat ikhlas dan tanggung jawab dalam bekerja. “Mari niatkan kerja ini adalah ibadah. Hal tersebut disampaikannya pada saat membuka acara Pembekalan Tim Operasi Kejar (OPJAR) Piutang Pajak PBB-P2 Tahun 2025 tingkat Kabupaten Lombok Timur, Rabu (2/7). Acara berlangsung di Ballroom lantai 2 di kantor bupati.
Juaini Taofik juga menyoroti berbagai macam tantangan yang berbeda di setiap masa pemerintahan. Jika sebelumnya Lombok Timur dihadapkan pada dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19, kini fokus beralih pada penguatan kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Diketahui bahwa upaya peningkatan PAD menjadi krusial mengingat struktur APBD Lotim yang masih perlu penguatan. Karena itu tim Opjar memiliki peran vital agar piutang pajak dapat tertagih,” harapnya.
Selain itu Sekda juga menjelaskan sembilan langkah utama yang akan menjadi panduan kerja tim opjar, meliputi, pemutakhiran data wajib pajak, melakukan segmentasi wajib pajak, memahami jenis pajak yang akan ditagih, melakukan penagihan bertahap dan persuasif, mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan intensif/diskon untuk mendorong kepatuhan, menggunakan data sebagai bahan evaluasi, menyiapkan surat teguran, dan melakukan evaluasi rutin.
Tim Opjar diharapkan dapat bekerja sama dengan kepala desa, kepala dusun, dan pihak terkait lainnya, sambil memahami berbagai karakter wajib pajak di lapangan. “ Niatkan kita bekerja untuk Lotim. Ini bukan hanya soal gaji, tapi juga berkah,” ujar Juani Taofik.
Sedangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muksin dalam penegasannya, mengatakan, bahwa tugas ini bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus diselesaikan dengan semangat gotong-royong. Ia juga mengingatkan bahwa uang pajak adalah uang rakyat yang akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat diapresiasi oleh pimpinan daerah,” terang Muksin.
Lebih jauh ia juga mengatakan bahwa, proses pemungutan dan penyetoran PBB akan didukung oleh sistem yang modern dan transparan. Pembekalan tersebut diikuti koordinator dari 21 kecamatan dan seluruh anggota tim yang tergabung dalam Pokdar , hal semata mata untuk Daerah yang akan kembali untuk masyarakat,” tandasnya. (Ntbexpose/Rd)
