NTB EXPOSE. Mataram – Pada kesempatan kegiatan halal bihalal antara pengurus Persatuan Anggota Badan Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ( PABPDSI ) NTB dengan Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi beberapa waktu lalu di Mataram.
Pihak PABPDSI menyampaikan beberapa aspirasi yang berlangsung cukup alot dan ilmiah.
Variatifnya usulan dari seluruh ketua PABPDSI di 8 Kabupaten / Kota se-NTB terkait kondisi-kondisi tata kelola pemerintahan Desa yang dinilai banyak carut marut membuat tidak cukup waktu pembahasan.
” Keseruan pertemuan itu serasa seperti rakor, seharusnya selesai acara sore tapi molor sampai jam 21.00 malam, ” Kata Zubaer, Ketua PABPDSI NTB.
Diskusi panjang tersebut, lahirkan sejumlah poin penting.
Oleh Kepala Dinas yang notabene juga sudah paham permasalahan dibawah akhirnya buat kesepakatan lumayan mencerahkan dan beri harapan baru bagi elektebilitas dan ligitimasi BPD di Desa yang sebagian besar disebut seolah hanya sebagai pelengkap penderita.
Adapun nota kesepakatannya antara lain : 1.DPMD akan mendorong dan percepat dianggarkannya peningkatan kapasitas BPD dan perangkat Desa secara bersama dalam satu momen peningkatan kapasitas. 2.DPMD akan mendorong dan percepat lahirnya Peraturan Daerah ( Perda ) tentang pemerataan oprasional dan tunjangan.
Menimbang begitu berat dan panjang perjuangan PABDPSI NTB selama ini, Zubaer berharap, hal demikian segera terealisasi.
Menjadi sebuah capaian baik yang diinginkan setiap anggota BPD sehingga dapat memutus kesenjangan, meningkatkan kolaborasi dan kinerja bersama Pemdes. ( Irsyad )
