Lalu Wiraksa : Pemerintah harus cepat tanggap dan lebih serius
NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Mewabahnya PMK atau penyakit mulut dan kuku yang menghantui akhir akhir ini sangat meresahkan masyarakat peternak. Pasalnya apa yang dikeluhkan masyarakat itu sangat beralasan karena merugikan mereka,” ungkap HL. Wiraksa salah seorang Anggota DPRD Dapil 3 Pujut Praya Timur kepada media Selasa (28/6)
Dijelaskannya, “setiap lokasi tempat ia melaksanakan reses, semua keluhan masyarakat sebagian besar mengenai PMK, yang mengemuka adalah penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah dinilainya lamban dan terkesan kurang serius, sehingga yang terjadi sekarang ini adalah peternak cendrung pasrah untuk mengatasinya sendiri karena terbentur beban biaya pengobatannya, “ungkap Wiraksa.
“Yang menjadi pertanyaan kenapa Pemerintah Daerah tidak menganggarkan penanganan PMK tersebut jika terjadi wabah yang sangat merugikan peternak dan ini sudah dianggap sangat darurat oleh masyarakat,”cetus Wiraksa.
Apakah ada solusi dari pihak Dinas terkait untuk membantu masyarakat terhadap beban biaya pengobatan, sebab biaya vaksin bisa mencapai Rp 150 ribu sampai 200.000 /ekor kalau rata rata peternak sampai memiliki sapi sampai 5 ekor misalnya, itu sangat memberatkan, bahkan akan fatal jika penanganannya terlambat, sebab menurut mereka wabah ini lebih parah dan berbahaya dari Covid 19,”jelasnya.
Bahkan menurut wiraksa, dari informasi yang diterima dari masyarakat, yang mengherankan, kok hanya penanganan Covid 19 saja yang ditangani Pemerintah padahal wabah PMK ini menurut mereka lebih parah dari Covid 19 dan yang lebih memprihatinkan lagi mereka mau jual sapi untuk menanggulangi vaksin, harganya sangat merosot dan tidak ada pasar yang buka alias Lockdown
Oleh karena itu kami minta agar Pemda Lombok Tengah melalui Dinas terkait harus cepat tanggap dan jangan setengah setengah melakukan penanganan berikut langkah antisipatif terhadap wabah PMK ini,”tutup Wiraksa. Sampai berita ini diturunkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah belum ada tanggapan (ntbexpose/03)
