NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Merebaknya isu caleg impor yang marak di medsos belakangan ini, Ketua SWIM Lalu Alamin akhirnya angkat bicara.
Menurut Lalu Alamin kepada media ini Jumat (27/5), ia mengatakan SWIM tidak ingin intervensi kerja dan
kinerja setiap anggota legislatif tetapi secara obyekif SWIM ingin memberitahukan publik kalau di kawasan KEK atau yang lebih dikenal Mandalika, warga tidak pernah merasakan adanya kehadiran DPR RI dalam banyak persoalan dan peristiwa.
Hal ini bisa memantik pertanyaan, apa sebenarnya fungsi dan peranan seorang anggota legislatif mewakili sebuah dapil. Idealnya, seorang anggota legislatif yang mewakili dapil tertentu hendaknya menjadi penyambung lidah dari semua warga dari dapil tersebut tanpa kecuali.
Memang ada juga anggota DPR RI dari Dapil 1 Lombok yang mencoba memanivestasikan aspirasi warga dalam sebuah program, misalnya membentuk club sepakbola. Tapi apakah program ini benar-benar menyentuh hajat hidup warga yang diwakilinya,” tanya Alamin.
Terkait hal ini Ketua SWIM mengatakan bahwa bukannya menafikan manfaat olahraga bagi masyarakat terutama bagi generasi muda, tapi benarkah program tersebut merupakan hal prioritas yang dibutuhkan warga saat ini, Ini hanyalah program parsial yang menyisir segmen tertentu demi menjaring konstituen baru di pileg berikutnya,” kata Alamin.
Jadi ini bukan program yang didasari niat untuk pengabdian kepada masyarakat konstituen secara holistik, tapi semata-mata merupakan agenda pribadi untuk mengamankan kursi untuk periode berikutnya.
Lebih jauh lagi SWIM menyarankan bahwa kalau mau membuat program yang menyentuh kebutuhan real masyarakat Dapil, cobalah berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Coba bongkar dan acu apa program prioritas yang tertuang dalam RPJMD kabupaten. Atau kalau mau lebih real lagi, ajaklah organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) tempatan. Merekalah yang benar-benar memahami dinamika persoalan masyarakat dari kaca mata akar rumput.
Melihat realitas ini, SWIM mulai meragukan apakah caleg-caleg impor domestik ini akan mampu menghipnotis warga untuk kedua kalinya.
Keraguan ini cukup beralasan ketika SWIM kebingungan merespon pertanyaan warga seputaran KEK Mandalika.
“KEK Mandalika adalah program pemerintah pusat, lalu sekarang di mana para anggota DPR RI yang merasa mewakili kami. Ini adalah program pusat jadi kami berharap ada anggota DPR-RI yang mendampingi kami ketika berhadapan dengan pengembang yang dibawa oleh eksekutif (pemerintah) pusat. Di mana mereka.
Melihat realitas di tengah masyatakat ini, Ketua SWIM berharap anggota-anggota DPR RI yang merasa mewakili Dapil Lombok, khususnya KEK Mandalika hendaknya lebih banyak turun untuk melihat realita dan problema masyarakat di level akar rumput. Atau kalau inisiatif ini terlalu menyita waktu para anggota dewan yang terhormat, hendaklah mereka berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil tempatan,” tutup Lalu Alamin. (Ntbexpose/03)
