NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Dalam menjalankan peran dan fungsinya, anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) acap kali menemukan persoalan yang dilematis terutama terkait sinergi dengan Pemdes, bagaimana merespon aduan masyarakat, fasilitas pendukung, ataupun kesejahteraan.
Mencari solusi kongkrit, berbagai upaya dimaksimalkan, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas BPD melalui kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis ( Bimtek ) secara berkala seperti yang dilakukan oleh Forum BPD Kabupaten Lombok Tengah, Selasa ( 11/ 01/ 2022 ) di Aula Kantor Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya.
” Selain jadi ajang silaturahmi, juga sebagai sarana evaluasi, pembelajaran serta media upgrading regulasi-regulasi terbaru agar setiap anggota semakin faham dengan tupoksinya,” Kata Nasuhi selaku panitia Bimtek.
Peserta dibekali materi substansi mengenai pentingnya kolaborasi yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan bersama Pemdes agar tidak terjadi kesenjangan. Dibahas juga secara khusus pengetahuan tentang hukum.
” Kami mengundang langsung Kadis DPMD sebagai pemateri, hadir juga dari pihak Kejaksaan memberikan pencerahan, ” Jelasnya.
Ketua Forum BPD Lombok Tengah, Ahmad Zaini menambahkan telah berbuat banyak demi memutus benang merah atas kompleksnya permasalahan miskomunikasi dan koordinasi yang kerap terjadi antar lembaga pemerintahan di Desa.
Diakui, belum ada kebijakan baku yang mengatur peranan BPD terutama oleh Pemerintah Daerah dari turunan Permendagri 110 untuk mendukung optimalisasi kualitas kinerja BPD. Sehingga menimbulkan beragam persepsi yang berdampak pada perbedaan kebijakan dimasing-masing Desa.
” Sehebat apapun kerja BPD jika tidak ada dukungan seperti fasilitas kantor dan tunjangan operasional, maka outputnya juga minim, karena apa yang menjadi hak tidak sebanding dengan beban kewajiban sangat berat, ” ujar Zaini.
Memperjuangkan itu semua, diungkapkan, sampai pernah hearing ke DPR agar muncul sebuah Perda atau Perbup yang khusus mengatur BPD secara spesifik bukan tergabung dengan Pemdes.
Ia mendorong pihak DPMD untuk dapat membantu merealisasikannya.
Kadis DPMD, Zaenal Mustakim sendiri mengapresiasi setiap langkah Forum BPD. Menunjukkan semangat tinggi untuk terus berperan aktif wujudkan pembangunan yang ideal memperbaiki tata kelola pemerintahan. Mantan Camat Prabarda ini berjanji siap menampung semua usulan yang ada.
” Kami akan kaji dulu setiap aspirasi, mencari celah intervensi menemukan solusi ke pemerintah Kabupaten untuk menghasilkan regulasi sesuai yang diharapkan, ” Tandasnya. ( Irs ).
