NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Menyimak kondisi tata kelola anggaraan di Pemerintahan Provinsi NTB yang dinilai semakin memburuk dengan terbongkarnya beberapa kasus mulai ditingkat pemerintahan Desa yang tak kunjung ada finalisasi penyelesaian.
Apalagi dengan munculnya indikasi penyelewengan dana PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional ) bernilai belasan milyara yang mencuat baru-baru ini di lingkup Disnakeswan NTB. Membuat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia ( PABPDSI ) NTB turut berkomentar tajam.
Bung Zubair, Ketua Umum PABPDSI NTB melalui sambungan telfon kepada media ini, menyatakan, turut prihatin sedalam dalamnya. Mewakili segenap aspirasi masyarakat sebagai obyek dari kebijakan tersebut di Desa. Pihaknya merasa miris mendengar pemberitaan-pemberitaan negatif tentang tata kelola anggaran yang dianggap tidak beres.
Sangat disesalkan juga, kenapa semacam program PEN ini sebelum dilaksanakan pencairannya tidak disosialisasikan terlebih dahulu secara masif. Malah condong ditutup tutupi agar barangkali bisa dimonopoli oleh steckholder terkait.
” Lantas, dimana asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat ketika program hanya diperuntukkan disatu Kecamatan saja, padahal semua wilayah di NTB ini rata terdampak covid-19, ” sentilnya.
Untuk mengetahui titik cerah dari persoalan tersebut, PABPDSI NTB mengambil sikap mendukung penuh Komisi II DPRD Tingkat I sekaligus mendesak KPK dan APH mengusut tuntas ketidak trasparanan pengelolaan anggaran yang terjadi.
” Bila perlu PABPDSI juga segera akan lakukan hearing ke DPRD dan POLDA NTB agar dilakukan tindakan yang lebih agresif dan preventif supaya semua clear, ” Tandasnya. (irsyad)
