MSQ : Aksi Demo FKD Dan LSM GEMPAR NTB sangat disayangkan
NTB EXPOSE. Lombok Tengah- Aksi yang dilakukan oleh LSM Gempar kemudian ditandingi juga oleh aksi serupa oleh Forum Kepala Desa Lombok Tengah diketuai seorang polisi aktif dan menjabat sebagai Kepala Desa Ungga kecamatan Praya Barat Daya, rupanya memancing statement Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah M Samsul Qomar.
Dalam press rilisnya kepada media Rabu (8/12) M. Samsul Qomar ( MSQ ) mengatakan. Terkait saling demo dan saling lapor antara FKD Loteng Dan LSM sangat memprihatinkan kita semua
Mestinya, apa yang di lakukan LSM Gempar dengan menyampaikan aspirasi berupa aksi demo ke DPMD adalah hal biasa tidak harus dilawan dengan aksi tandingan oleh para kades sehingga menimbulkan keributan.
Semestinya penyampaian pendapat dan orasi oleh setiap orang dilindungi undang undang. Biarkan saja LSM itu aksi. Begitu juga Kades silahkan, kalau memang harus aksi juga tidak masalah, tapi dengan mempertontonkan saling cari saling sumpah serapah ini tidak mendidik dan cenderung bukan pemikiran orang dewasa,” cetus MSQ.
Pihaknya meminta Kepada DPMD segera mengambil sikap dengan berkonsultasi ke bagian hukum agar Bupati segera bisa memutuskan. “Kan ini hanya soal kadus kok sampai se Lombok Tengah ributnya, kalau memang ada putusan yang harus di laksanakan ya kenapa tidak, tapi kalau ada upaya lain silahkan bukan dengan saling demo bikin ribut kayak gini.
Apalagi saat ini dua kubu masing masing saling lapor tentu kalau ini sah sah saja dan polisi pasti akan cari jalan tengah.
Untuk itu kami berharap kepada kedua belah pihak baik kades dan LSM saling menahan diri, silahkan sampaikan argumentasi tapi tidak dengan bahasa kasar apalagi ke personal, Loteng sebagai tuan rumah event2 dunia sangat butuh situasi yang nyaman, kita sudah lama sekali dalam kurungan pandemi Covid sudah mulai ada kehidupan kok malah mau ribut hanya soal kadus saja.
Kadus itu perangkat desa jalankan aturan itu, jangan lagi pilih pilih kadus itu tunjuk saja oleh kades biar aman pakai pansel ala desa saja, ini pemilihan kadus saja ada money politiknya.
Saya juga menyayangkan Balai Mediasi yang dibentuk pemda sama sekali tidak berfungsi padahal banyak hal yang bisa dilakukan oleh struktur di Bale tersebut dan orang orangnya juga harus kredible. “Jangan jangan gak ada dana rapatnya jadi ga bisa melakukan kerja kerja mediasi coba di cek itu kerjaan Sekdalah jangan tunggu kacau dulu baru diatasi karena mencegah lebih baik dari mengobati,”tutup MSQ. (ntbexpose/03)
