SPN Loteng : Kami Kecewa Nasib Guru di Kabupaten Loteng Masih Memprihatinkan
NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Guna memperjuangkan nasib para guru di Lombok Tengah Serikat Pekerja Nasional Cabang Lombok Tengah dalam press rilisnya Jumat (26/11) mengatakan,” untuk memperjelas tuntutan kami beberapa waktu lalu kepada Pemerintah Daerah melalui DPRD Lombok Tengah dengan menghadirkan beberapa OPD bisa terpenuhi, hal ini terkait pemberian jaminan kerja (BPJS Ketenaga Kerjaan) untuk seluruh Guru Honorer dibawah naungan Dinas Pendidikan Lombok Tengah, maka DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Tengah melakukan Hearing ke Kantor Dinas Pendidikan, Rabu 24 November 2021,” ungkap Jenis MY ketua SPN Loteng.
Ia menjelaskan, bertempat diruang rapat Dinas Pendidikan Lombok Tengah saat itu, Pengurus DPC SPN Lombok Tengah diterima langsung oleh H.L. Muliawan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan semua UPT DISDIK se Lombok Tengah.
Dalam menanggapi tuntutan DPC SPN Lombok Tengah saat itu HL Muliawan menjelaskan, ada kabar baik dan tidak baik bagi para Guru Honorer, yang pada tahun 2022, pada anggaran APBD murni akan dianggarkan dan didaftarkan menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan bagi Guru Honorer TK, SD, SMP dan Dinas sejumlah 2.526 orang, dengan rincian Guru TK 18 orang, Guru SDN 1.895 orang, Guru SMPN 592 orang dan di Kantor Dinas Pendidikan sendiri 21 orang,” jelasnya.
Sehingga totalnya 2.526 orang di potong dari porsi anggaran yang diberikan ke Dinas Pendidikan “ungkap H. L. Muliawan merincikan. ” Jika semua Guru Honorer yang sejumlah 8.549 yang ada di Sekolah Negeri dan Swasta, maka anggaran Dinas Pendidikan akan habis atau nol karena Refocusing Pandemi Covid-19 “tambahnya.
Menanggapi penjelasan Kepala Dinas Pendidikan, SPN sangat kecewa dan menekankan agar semua Guru Honorer bisa di berikan jaminan saat mereka bekerja.
“Kasihan mereka (Guru Honorer) adalah Pahlawan bagi kita semua, upahnya masih kecil dan sudah seharusnya ada jaminan kerja buat mereka, “seperti yang terjadi pada salah seorang Guru yang ada di desa Montong Ajan, biaya rawat inap di RSUD praya sampai biaya pemakaman di biayai oleh teman teman gurunya dengan cara urunan.
“Padahal anggaran untuk guru honorer dan honorer honorer yang ada di Lombok Tengah sebanyak 13.424 itu sudah di sepakati waktu hearing di DPRD dengan beberapa OPD waktu itu dengan anggaran 1.9 milyar pertahun akan dianggarkan oleh PEMDA Lombok Tengah,”terang Jeni. Lalu sekarang kenapa di oper ke setiap OPD dan memotong anggaran di setiap OPD.
Padahal kita semua tahu statement Bupati Lombok Tengah H. L. Pathul Bahri tentang penambahan PAD dari IATC dan WSBK sebanyak 69 milyar, hanya 1.9 milyar pertahun untuk BPJS ketenaga kerjaan seluruh honorer di Lombok Tengah PEMDA Lombok Tengah tidak mampu dan masih membebankan anggarannya kepada OPD dengan memotong anggaran OPD” dan masih memilih atau tebang pilih untuk memberikan penghargaan kepada honorer khususnya guru honorer.
Ketua SPN mengungkapkan,” Padahal penganggarannya sudah tertuang di Permendagri nomer 27 tahun 2021 tentang penganggaran APBD 2022,” cetusnya kecewa, sambil keluar dari ruangan rapat Dinas Pendidikan Lombok Tengah.
Ahmad Zamharir alias Petir saat itu menawarkan gagasan sekaligus mempertanyakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) mungkin bisa di gunakan untuk membiayai atau pembayaran BPJS ketenaga kerjaan guru honorer di masing” sekolah.
“Kan di masing” sekolah ada dana BOS, apakah bisa digunakan untuk mendanai BPJS tersebut, jangan sampai dana BOS hanya untuk oknum bos saja “tanya Petir.
Menjawab pertanyaan tersebut H. L. Muliawan mengaku akan mempelajari dulu pedoman penggunaan dana BOS agar tidak menyalahi aturan.
“kami akan melihat pedoman penggunaan dana BOS, jika memungkinkan kenapa tidak,” jelas Mulyawan saat itu. (ntbexpose/04)
