NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Setelah dikomentari Deny Sukria Sakti Ketua BAPERA ( Barisan Pemuda Nusantara ) Kabupaten Lombok Tengah hari ini giliran Karyadi selaku Sekretaris SWIM ( Solidaritas Warga Inter Mandalika ) mengkritisi keberadaan H. Lendek Jayadi yang ditunjuk Bupati sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Seperti dikatakan Karyadi dalam press rilisnya kepada media baru baru ini. Setelah posisi Kadisparbud cukup lama dijabat oleh penjabat Pelaksana Tugas yamg tidak lain adalah H. Lendek Jayadi sebelumnya sebagai Sekretaris Diasparbud Loteng, kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah akhirnya resmi dilantik. Senin, 26 Juli 2021, Lendek Jayadi, SE, MM peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, ‘naik kelas’ dari pejabat Pelaksana Tetap menjadi Kepala Dinas.
Terkait proses penetapan hasil Pansel 2020 sekaligus pelantikan ini, menurut Karyadi yang juva sebavai salah satu praktisi pariwisata ini ia mengungkapkan kekecewaannya.
“Itu adalah sebuah proses seleksi terbuka, tapi setelah satu tahun lebih, hasilnya sendiri tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Tiba-tiba saja ada pelantikan. Kebetulan juga proses ini sempat terkatung-katung karena proses politik (pilkada), jadi wajar ketika masyarakat mencurigai ada tarik-ulur kepentingan politik pada proses penetapan hasil pansel tersebut.”
Terkait hasil pansel, Sekretaris SWIM memandang bahwa seorang Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebagai pejabat struktural di OPD yang berfungsi teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan, maka yang bersangkutan diharapkan memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi teknis yang didukung oleh kompetensi sosial kultural yang mumpuni.
“Kami tidak ingin berkomentar seputar kompetisi manajerial beliau. Tapi terkait kompetisi teknis kepariwisataan, sepengetahuan kami, beliau tidak memilikinya. Lebih jauh lagi, kondisi sosial ekonomi masyarakat pariwisata terkini di Lombok Tengah bagian Selatan, dengan kehadiran KEK Mandalika dan tekanan pandemi, maka kompetensi sosial kultural tadi merupakan isu paling vital.
KEK Mandalika adalah inisiatif pusat yang membentuk sebuah otorita tersendiri di dalam kawasan peruntukan khusus sehingga tidak akan tersentuh oleh fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Peran utama Dispar dalam hal ini adalah mengelola, mengarahkan, mengadvokasi dan mensupervisi peran serta masyarakat di kawasan penyangga agar bisa berpartisipasi dan mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas kepariwisataan di kawasan KEK Mandalika.
Peran ini memerlukan kompetisi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, memahami bagaimana perilaku, wawasan, etika, nilai-nilai moral tradisional, emosi, serta prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat setempat.
“Variabel-variabel kompetensi sosial kultural inilah yang kami harapkan dipenuhi oleh siapapun pemegang jabatan Kadispar Lombok Tengah saat ini. Tapi berdasarkan pengamatan kami di tengah masyarakat, kami mendapatkan bahwa nama beliau saja tidak dikenal. Padahal kami berharap bahwa jabatan Kadispar akan diisi oleh tokoh yang di samping memiliki pengalaman praktis dunia pariwisata, namun juga memiliki ikatan psikologis dengan masyarakat dan pelaku industri pariwisata di kawasan penunjang KEK Mandalika.”tandasnya.(ntbexpose/04)
