NTB EXPOSE. Lombok Tengah- Samsul Bahri selaku Ketua HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Kabupaten Lombok Tengah angkat bicara mengenai Kebijakan subjektif Dispar Provinsi NTB terkait pergantian pengurus dari unsur penentu kebijakan BPPD NTB.
Hal ini sangat saya sesali, apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, dimana pariwisata kita benar benar membutuhkan strategi pemasaran yang strategis, juga komunikasi dengan penuh kehati hatian.
Pasalnya kebijakan aturan pembatasan sosial berskala besar saat ini harus menjadi perhatian yang extra, di dalamnya ada konsekwensi hukum yang akan di terima bagi pelaku atau siapa saja yang tidak memperhatikan dan mentaati prokes tersebut, oleh sebab itu SDM yang akan tampil di BPPD NTB harus benar benar orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai, tidak itu juga integritas sangat di perlukan, karena yang akan tau tentang hal tersebut tentulah orang orang yang ada di internal asosiasi pariwisata sehingga rekrutmen tersebut tidak terkesan rekrutmen karena faktor kedekatan dan nepotisme, tapi benar benar objektif dan kredibel karena mereka yg duduk di BPPD adalah refresentasi dari masing masing asosiasi berdasarkan hasil musyawarah mufakat di internal asosiasi mereka.
Sebagaimana harapan ketua PHRI ibu I Ketut Wolini seperti statementnya di media kemarin tgl 3 maret 2021, dan begitulah idealnya, sebagaimana UU no.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan di bab X pasal 36- 39, dimana di situ di atur unsur unsur yang terlibat di dalam kepengurusan penentu kebijakn BPPD, namun disisi lain saya juga setuju kalau di situ ada bang Taufan Rahmadi, beliau dulu adalah mantan pengurus BPPD periode 2014 – 2016 dan alhamdulillah karena ikhtiarnya telah mampu menghantar pariwisata NTB sampai ke puncak keemasan, itu di buktikan dengan sempatnya pariwisata NTB menyabet predikat sebagai best world halal tourism di tahun 2015,” jelas Samsul Bahri.
Saat ini Pariwisata kita sedang mengalami kelumpuhan jangan sampai polemik pergantian kepengurusan BPPD NTB yang menuai kritikan dari berbagai asosiasi pariwisata ini menambah deretan penderitaan kami. Melalui press release ini saya sampaikan dan mohon kepada pemerintah agar kami diberikan perhatian khusus, selama pandemi ini kami butuh bertahan hidup, bantuan yang dulu kami terima dalam bentuk sembako itu sangat tidak menjawab penderitaan kami, pandemi ini kita tidak tahu entah kapan berakhirnya, pelaku wisata harus tetap kuat dan bertahan tapi kami juga butuh perhatian khusus dari pemerintah,” tandas Samsul Bahri. (ntbexpose/02)
