Lalu Alamin : Sebaiknya BPPD Dihapus Saja Untuk Efisiensi Anggaran Daerah
NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial ekonomi dunia. Semua sektor usaha telah terimbas dan dampak yang paling berat dirasakan pada sektor pariwisata. Pembatasan lalu lintas manusia lintas wilayah dan lintas negara telah benar-benar melumpuhkan sektor ini di berbagai wilayah.
Tapi kita di Lombok masih sedikit lebih beruntung daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Lombok yang sudah menjadi rumah kedua bagi banyak ekpatriat dari berbagai belahan dunia dan kedekatan geografis dengan pulau Bali yang merupakan destinasi utama dunia agaknya membuat aktivitas wisatawan mancanegara masih terjadi di sini.
Selain aktivitas wisatawan mancanegara, kunjungan wisatawan domestik juga masih ada. Ini berarti sektor pariwisata kita masih belum lumpuh total. Hal ini pastinya dipicu oleh citra positif destinasi wisata kita Lombok yang merupakan hasil kerja bertahun-tahun dari multipihak, baik tour operator maupun pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah masing-masing.
Lalu bagaimana dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah kita di Lombok Tengah. Kami dari Solidaritas Warga InterMandalika (SWIM) belum begitu merasakan sentuhannya,” ungkap Lalu Alamin dalam Siaran Persnya kepada media Rabu (10/3). Dia mengatakan. Kami tidak mau berspekulasi bahwa ketidakhadiran badan ini semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan personal pendukungnya. Kami lebih cenderung memandang bahwa badan ini dikerdilkan oleh sistem yang menaunginya.
Lalu alamin yamg merupakan pelaku pariwisata dan mantan pekerja Kapal Pesiar di New York Amerika ini mengatakan. Dalam hal ini kami melihat setidaknya ada tiga poin penting yang menjadi permasalahan yaitu pendelegasian dan pembagian tugas, komitmen penganggaran, dan tentu saja sumber daya manusia.
Terkait permasalahan pendelegasian wewenang dan pembagian tugas, kami melihat bahwa untuk melaksanakan tupoksinya, sepertinya lembaga ini masih gamang, gagap dan kebingungan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.
Hal ini menurut saya, sekali lagi disebabkan karena belum adanya pendelegasian wewenang yang spesifik dari pemerintah kepada badan ini. Mana porsi Dinas Pariwisata, dan mana porsi BPPD dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah sebaiknya diperjelas,” papar Alamin.
Umpamanya badan ini sudah berhasil merumuskan rencana kerja yang jelas, bagaimana dengan pendanaan untuk mengeksekusi rencana-rencana tersebut Sudah jelaskah komitmen pemerintah daerah dari sisi eksekutif untuk menganggarkkan pendanaannya. Bagaimana dengan komitmen politis dari pihak Legislatif dalam memprioritaskan dan mengawal penganggarannya.
Sudah tersediakah payung hukum berupa peraturan yang mengatur pendanaan badan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk mengatasi kendala utama dalam hal komitmen penganggaran.
Lalu bagaimana dengan sumber daya manusianya. Apakah jumlahnya sudah memadai dan diisi oleh para profesional yang sesuai dengan bidangnya. Lalu bagimana dengan keaktifan masing-masing personel. Kualitas sumber daya manusia yang mengisi sebuah institusi dimulai dari proses rekruitment yang benar dan transparan. Semakin transparan proses rekruitment akan membuka peluang kepada semakin banyak pihak untuk berpartisipasi sehingga peluang untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari latar belakang akademis maupun pengalaman profesional akan semakin terbuka.
Berangkat dari situasi di atas, kami merekomendasikan :
1. Perlu adanya peningkatan eksistensi BPPD Lombok Tengah dengan pendelegasian wewenang dan pembagian tugas yang jelas melalui peninjauan regulasi yang mengatur tugas dan fungsi BPPD Lombok Tengah.
2. Perlunya penyusunan roadmap untuk BPPD Lombok Tengah dengan penetapan tujuan jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang (satu periode kepengurusan) yang dilengkapi rencana kerja dengan output dan indikator capaian yang jelas.
3. Perlunya komitmen pendanaan yang jelas baik dari eksekutif maupun legislatif untuk membiayai pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang pada point 2 di atas.
4. Perlunya adanya rekruitmen personel yang transparan untuk menjamin penempatan sumberdaya manusia dengan kompetensi yang tepat baik secara latar belakang akademik maupun pengalaman profesional.
Kami memandang hal-hal di atas sangat mendesak untuk dilakukan apabila pemerintah memang berniat memfungsikan dan mendapatkan manfaat dari BPPD secara maksimal. Sebaliknya kalau pemerintah hanya membentuk badan ini sebagai pelengkap saja, kalau itu tidak diindahkan menurut kami sebaiknya badan ini dihapus saja demi efesiensi anggaran daerah.” tegas Owner Cove Kuta Hotel ini.(ntbexpose/02)
