NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Rencana peluncuran Platform E-Tourism Lombok Tengah GoMandalika dalam rangka pencapaian Program 100 Hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada hari Senin 15 Maret 2021 mendatang, mulai dikritisi para pelaku pariwisata Lombok Tengah. Karena ini mengingatkan kita kembali pada sebuah proyek serupa yang saat ini sebenarnya sudah terlupakan.
Perlu diketahui beberapa waktu yang lalu Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan proyek serupa berupa situs Lombok On, dan yang dilengkapi dengan kanal Youtube dengan nama Lombok On Official. Inisiatif Pemerintah Provinsi ini boleh dibilang nirmanfaat. Lalu kenapa proyek mangkrak semacam itu bisa disodorkan ke kita di Lombok Tengah dengan embel-embel platform e-Tourism. ” tegas Lalu Alamin Direktur SWIM Solidaritas Warga Inter Mandalika melalui Siaran Persnya kepada media Sabtu (13/3)
Dijelaskan tokoh pariwisata Lombok Tengah asal “Lauk Kawat tersebut. Berkenaan dengan embel-embel e-Tourism itu, kami di SWIM gagal paham. E-Something adalah sebuah platform di mana visitor bisa mengkonversi aktivitas “analog” offline menjadi aktivitas virtual online di mana visitor bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan aktivitas offline.
Dicontohkan Lalu Alamin, pada platform e-Learning, para pengunjung bisa melakukan kegiatan belajar atau belajar-mengajar secara online dengan materi dan silabus yang bisa disamakan dengan sekolah tatap muka. Pada platform e-Commerce para pengunjung bisa melakukan aktivitas promosi, tawar-menawar dan jual-beli yang didukung oleh sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Tapi, untuk e-Tourism ini kita mau ngapain,” tanyanya heran.
“Kalau sekedar scroll up dan scroll down, itu sama saja dengan membaca koran digital, jadi tidak perlu gagah-gagahan memakai istilah platform e-Tourism segala.
Website sejatinya adalah sebuah kanal informasi dan media komunikasi massa. Dalam hal ini, tentu saja informasi tentang ODTW Kabupaten Lombok Tengah kepada dunia.
Semakin banyak kanal maka maka seharusnya cakupan dan ragam informasi akan semakin luas. Tapi bagaimana kalau sebuah entitas pemerintah daerah memiliki terlalu banyak kanal sementara sumber daya pendukungnya terbatas. Kemungkinan besar yang akan terjadi adalah repetisi atau pengulangan informasi antara kanal yang satu dengan kanal yang lain.
Ini artinya penyediaan informasi oleh pemerintah tidak efisien. Akan lebih parah lagi kalau yang terjadi adalah disparitas informasi antara kanal yang satu dengan yang lain. Bila hal ini yang terjadi maka itu akan menurunkan kredibilitas pemerintah dalam menyediakan informasi yang aktual dan faktual kepada publik.
Oleh karena itu,” sambung Lalu Alamin. Guna menghindari repetisi dan disparitas informasi tadi maka akan sangat bijak jika Pemkab Lombok Tengah menggunakan satu kanal informasi yang secara terus menerus dimutakhirkan.
Dipaparkan Lalu Alamin. Dalam kaitannya dengan Program Kerja 100 Hari, apa urgensi Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk menginisiasi pembentukan sebuah kanal baru, mengapa kanal resmi yang selama ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah tidak dimanfaatkan dan dimutakhirkan semaksimal mungkin. Selama ini kita mengeluh bahwa salah satu penghambat dalam eksekusi program pembangunan adalah adanya ego sektoral di mana semua sektor ingin tampil sebagai leading sector.
Melihat situasi terkait hal ini, yang terjadi di Lombok Tengah malah lebih parah. Ego sektoral tadi malah sudah bergeser ke ego personal. Menurutnya Program Kerja 100 Hari itu sebenarnya adalah sebuah political gimmick sebagai residu dari proses pilkada yang baru berlalu. Ini adalah sebuah gesture untuk mengatakan bahwa kami mampu menyelesaikan sesuatu dan Anda, para konstituen tidak salah pilih. Jika situs GoMandalika ini dibuat dalam rangka menambah portofolio capaian di Laporan Kerja 100 Hari, maka kami melihat ini semata-mata sebuah sebuah proyek politis.
Ketika sebuah program masih dibayang-bayangi oleh kepentingan politis, maka akan sulit sekali bagi publik untuk bisa berharap manfaat nyata dari program tersebut. Jangankan berharap manfaat, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses pengambilan keputusan, penganggaran dan pelaksanaannya pun akan sulit.
Masa kerja Bupati dan Wakil Bupati tentunya tidak berakhir setelah seratus hari. Jika proyek situs GoMandalika ini dibuat untuk mendukung Program Kerja 100 Hari, bagaimana keberlanjutannya setelah seratus hari. Apakah akan mangkrak lagi seperti situs Lombok ON milik pemerintah provinsi NTB. Kalau hendak dipertahankan, bagaimana mekanisme penganggaran untuk keperluan pemutakhiran konten dan pemeliharaan situs ini. Dan jika keberadaan situs baru ini sampai mengorbankan kelangsungan situs resmi milik Dinas Pariwisata, ini berarti Pemkab telah melakukan out-sourcing pengelolaan informasi ini kepada pihak ketiga. Boleh saja, tapi silahkan dilakukan melalui kaidah-kaidah hukum yang berlaku,” tegas Alumni Pekerja pariwisata di New York Amerika ini.
Dalam sebuah diskusi publik terungkap bahwa salah satu program Pemkab Loteng saat ini adalah membangun sebuah sistem informasi yang mengintegrasikan program-program Pemkab dengan kerja negara atau apa yang dibranding sebagai “Lombok Tengah Sekali Click”. Membentuk kanal informasi baru di luar kanal resmi pemerintah yang sudah ada jelas-jelas berlawanan dengan semangat Lombok Tengah Sekali Click tadi. Hal ini justeru menunjukkan bahwa karena ego personal tadi Pemkab tidak mampu melakukan tata kelola informasi secara holistik, padu dan berkelanjutan,”tutup Owner Cove Hotel Kuta Mandalika tersebut. (ntbexpose/02)
