NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Reses Anggota DPRD Propinsi NTB dimulai pada minggu kedua pertengahan bulan Pebruari 2021 ini sedang berlangsung di daerah pemilihan masing masing, tidak terkecuali HL. Pelita Putra salah seorang Anggota DPRD dapil 8 Kabupaten Lombok Tengah.
Seperti dijelaskannya kepada awak media baru baru ini. Reses yang dilaksanakannya sesuai dengan kesepakatan pimpinan DPRD dan Kapolda harus sesuai prokes atau memenuhi standar Covid 19 maksimal 20 orang dalam satu titik atau bisa 100 orang secara bertahap dan waktu penyampaian aspirasi mereka sebentar saja, sekitar 20 menit dan sebanyak 100 orang tersebut bisa selesai dalam waktu 1 jam dengan pola pembagian waktu yang efektif, terarah dan tepat sasaran.
Dikatakan Pelita, reses pertama kami laksanakan pada Kelompok tani di desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya disambut hangat penuh rasa familiar. Adapun kebutuhan masyarakat yang diusulkan itu masing masing bersifat situasional, artinya usulan masyarakat itu sesuai kebutuhan yang diperlukannya. Misalnya kita reses di Kelompok tani jelas kebutuhan mereka berupa air irigasi sarana dan prasarana lainnya yang berkaitan dengan pertanian, misalnya subur bor, jalan usaha tani dan yang paling banyak muncul di kelompok tani itu adalah tata niaga pupuk.
Kemudian reses kedua kami laksanakan di Desa Sukadana Kecamatan Pujut, disitu juga permintaan jalan usaha tani masih mendominasi. Selain itu para pemuda milenial juga banyak yang hadir dan menyampaikan aspirasi sesuai kebutuhan, mereka minta disediakannya fasilitas atau sarana olahraga.
Dijelaskan Pelita khusus untuk usulan embung rakyat bagi kebutuhan petani pada tahun 2020 kita masih boleh mengusulkannya karena masih ada menunya, namun pada tahun 2021 menunya sudah tidak ada lagi, artinya tidak boleh diusulkan lagi karena pembangunan embung rakyat itu sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab BWS Nusa Tenggara,” kata Pelita Putra.
Kebutuhan pertanian yang masih boleh diusulkan untuk dikerjakan yaitu sumur bor yang dulunya hanya boleh ada di ESDM tapi sekarang sudah bisa diadakan di PUPR karena sebelumnya PUPR hanya menangani jaringan tapi sekarang itu sudah bisa ditangani lagi oleh PUPR walau sempat lepas selama 4 tahun lalu,” jelas Pelita.
Kemudian reses ketiga kami adakan di Dusun Aur Manis Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur setelah itu di Yayasan Madinatul Ulum tepat berada di perbatasan Lombok Tengah dengan Lombok Barat di desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya dengan TPQ binaannya yang diasuh oleh seorang Hafiz dari Bogor Jawa Barat yang dinikahkan oleh Alm. Tuan Guru Taqiudin Mansyur.
Setelah itu kami melanjutkan reses di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat, Desa Pandan Indah, Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya dan menyusul beberapa tempat lainnya.
Dijelaskan Pelita, reses tahun ini tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan reses yang kami lakukan sebelumnya paling tidak yang muncul ya seperti persoalan jalan lingkungan, masalah usaha perekonomian masyarakat yang sudah mulai menurun, salah satunya disebabkan oleh kondisi Covid 19.
Dikatakannya. Dalam setiap kali reses berbagai macam aspirasi masyarakat yang kami tampung dan tentu dari sekian usulan tersebut ada prioritas artinya semua penting tapi kita dahulukan yang lebih penting atau skala prioritas.
HL. Pelita Putra yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, ” Selain itu bagi program atau kegiatan yang bukan kewenangan Propinsi ada dana transfer ke desa, misalnya untuk pengerjaan jalan penghubung didesa atau dikampung itu boleh dikerjakan karena itu adalah jalan lingkungan dan yang tidak boleh itu adalah jalan desa atau poros jalan desa dan Kabupaten. kemudian Jembatan karena itu merupakan kewenangan Bidang Bina Marga PUPR di Kabupaten.
Disimpulkan Pelita dari sekian banyak usulan itu yang paling banyak adalah sarana ibadah, dunia pendidikan, sarana pertanian dan lain sebagainya kemudian dari serapan kami itu sekitar 70 % bisa kami usulkan secara bertahap untuk direalisasi, namun saat ini kita masih prihatin karena untuk program program pada tahun 2020 masih belum terbayar karena anggarannya ada yang di refocusing dan kondisi ini mau tidak mau harus kita maklumi, kata HL. Pelita Putra mantan Anggota DPRD kabupaten Lombok Tengah 2 periode ini. (ntbexpose/03)
