NTB EXPOSE Lombok Tengah – Pengurus DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ( PGK ) Lombok Tengah memberikan tanggapan soal permasalahan yang kerap mencuat pada kegiatan penyaluran bantuan Permodalan Nasional Madani ( PNM ) yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
Demi kelancaran, dihimbau semua pihak mesti bermusyawarah dan tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang dapat menghambat.
Lalu Panji Ardiansyah, Ketua DPD PGK Lombok Tengah, sangat mengapresiasi kegiatan bantuan pinjaman bagi masyarakat pelaku UMKM. Karena sangat berdampak solutif dan efektif, mengingat kebutuhan masyarakat untuk bangkit setelah massa pandemi sangat diharapkan untuk meningkatkan perekonomian.
Terlebih, ekosistem para pelaku UMKM semakin banyak bermunculan, seiring dengan ramainya kegiatan dan aktivitas Internasional dan Nasional di Kabupaten Lombok Tengah.
Sehingga, hal itu juga otomatis mendongkrak kebutuhan masyarakat pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi juga serapan modal dana dalam bentuk bantuan apapun.
Menunjang hal tersebut, diketahui bersama, Pemerintah pusat saat ini banyak memberikan solusi dan opsi konstruktif seperti hadirnya kegiatan BUMN berupa Permodalan Nasional Madani (PNM) di Tatas Tuhu Trasna.
Tinggal bagaimana Pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan baik dengan pihak PNM memberikan langkah strategis ke masyarakat, agar program benar-benar terakomodir dengan maksimal.
” Kami usulkan langkah strategis itu dengan upaya melakukan pembangunan ekonomi mikro berbasis kebangsaan,” papar Panji.
Yakni, terwujudnya nilai ekonomi berbasis kekeluargaan dan kebersamaan. Bukan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kompetisi atau persaingan bebas dan individualisme model politik demokrasi liberal.
Dalam mengantisipasinya, perlu terbangun wadah-wadah yang memberikan kontrol perubahan agar terarah dan terbimbing.
PNM ( Permodalan Nasional Madani) harus mampu lebih mensinergitaskan diri dengan peran stake holder Pemerintah dan masyarakat untuk menginisiasi apa yang menjadi kebutuhan di daerah setempat supaya tidak ngambang.
” Pemerintah daerah harus cekatan dalam merangkul masyarakat atau forum UMKM tidak tutup mata dalam membaca peluang untuk meningkatkan produktifitas dan nilai jual sehingga bisa laku dipasaran, ” Terangnya. (irs)
