NTB EXPOSE. Lombok Tengah – Setiap orang boleh berpendapat atau mengajukan pendapat begitu juga soal posisi pejabat birokrasi seperti Sekretaris Daerah
Namun menurut saya Sekda adalah bawahan Bupati/ Walikota / Gubernur yang juga di percaya sebagai manager birokrasi di sebuah pemerintahan,” ungkap M Samsul Qomar (MSQ) selaku Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah kepada Media Selasa ( 8/2).
Dijelaskannya, posisi Sekda diangkat melalui pansel yang panjang dan melalui pertimbangan sang pimpinan di daerah, seorang pemimpin akan melihat chemistry dan rekam jejak bawahannya atau pembantunya untuk di tetapkan menjadi Sekda.
Soal ada isu pergantian Sekda Provinsi adalah hal biasa, karena jabatan birokrasi bukan jabatan politik yang ada periodesasinya. Kapan saja Gubernur mau mengganti jika di anggap perlu ya diganti saja,” katanya.
Sekali lagi soal like and dislike Sekda diganti adalah hal yang lumrah, namanya juga pendapat itu biasa, yang paling penting pemerintahan itu bisa berjalan sesuai alurnya.
Justeru saya ingin mengingatkan lain kali pansel itu harus profesional dan kredible jangan ada pengaruh ormas atau lembaga dalam menentukan hasil, jadi murni atas kerja pansel yang di biayai oleh rakyat.
Jika penentuan sebuah jabatan birokrasi masih menggunakan rekomendasi ormas atau lembaga maka hasilnya biasanya tidak selaras dengan pemimpin daerah tersebut.
Jangan jangan dulu sekda NTB juga ada rekom dari ormas, siapa tau ya karena itu kita boleh curiga. Jadi menurut saya Gubernur harus tegas dalam menyelamatkan roda pemerintahannya dengan cara mengganti Sekda jika perlu tapi harus sesuai amanat dan undang undang itu tidak salah dan boleh di lakukan.
MSQ juga mengatakan, kalau ada dukungan dari lembaga lembaga agar Sekda jangan di gantikan itu masukan yang harus bisa di pertimbangkan Gubernur. ” kan demokrasi boleh saja ada masukan tapi keputusan tertinggi ada di Gubernur,” tukasnya.
“Atau bisa juga ini strategi Gubernur biar Sekda atau pembantunya yang lain sadar jangan ada gerakan tambahan misalnya atau berjalan selaras dengan program gubernur dan wakilnya kan bisa saja di move atau di gertak dulu,” duga MSQ. (ntbexpose/03)
