NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH – Memasuki periode September–Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) meningkatkan langkah kewaspadaan untuk menjaga stabilitas daerah.Kepala Bakesbangpol Lombok Tengah, Murdi, AP, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan isu-isu strategis yang berpotensi mempengaruhi kondusifitas wilayah. Pemetaan dilakukan pada lima sektor utama: ideologi dan demokrasi, politik lokal, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Untuk sektor ideologi dan demokrasi, fokus pengawasan diarahkan pada pengelolaan informasi publik dan upaya pencegahan penyebaran paham radikal serta ujaran kekerasan di ruang digital. Selain itu, rencana pembangunan Kompleks Rumah Ibadah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan meliputi Masjid, Pura, Gereja, Vihara, dan Klenteng juga menjadi perhatian khusus agar komunikasi publik dan kerukunan antarumat tetap terjaga.
Di ranah politik lokal, perhatian utama tertuju pada gelaran Pilkades serentak. Beberapa poin krusial yang dipantau antara lain netralitas aparatur dan penyelenggara, kompetisi antar calon yang cukup tinggi, integritas panitia, hingga kesiapan logistik. Seluruh tahapan Pilkades perlu dikawal agar berjalan aman dan kondusif.
Sementara dari sisi ekonomi, meningkatnya kunjungan wisatawan dan okupansi hotel di kawasan Mandalika dinilai membawa dampak bagi UMKM lokal. Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti kecukupan anggaran untuk pelayanan dasar dalam APBD.
Pada bidang sosial budaya, tiga isu menjadi sorotan, yaitu potensi krisis air bersih akibat musim kemarau, evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan rencana rekonstruksi Kampung Adat Sade. Ketiganya dinilai sensitif dan membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kearifan lokal dan respon masyarakat.
Sedangkan untuk aspek kamtibmas, Bakesbangpol menyoroti dua agenda besar, yakni pengamanan event internasional MotoGP di Sirkuit Mandalika dan potensi kerawanan sosial menjelang Pilkades serentak.
Murdi menegaskan, untuk perkuat Intelijen dan peran Forkopimda, pemetaan isu tidak hanya berhenti pada pendataan. Bakesbangpol juga memperkuat konsolidasi intelijen daerah sebagai langkah deteksi dini.
“Kami menghimpun informasi dari berbagai sumber, melakukan verifikasi, memetakan kerawanan berbasis wilayah dan isu, lalu menyusunnya menjadi rekomendasi kebijakan bagi pimpinan daerah,” ujarnya.
Selain itu, sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lombok Tengah terus diperkuat. Forum ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi formal, tetapi menjadi ruang untuk menyamakan persepsi data, mengidentifikasi risiko, serta menentukan langkah pencegahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Upaya ini sejalan dengan penguatan kewaspadaan dini yang berbasis data dan melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Prinsipnya adalah deteksi lebih awal, koordinasi lebih cepat, dan respons lebih terukur. Tujuannya satu, menjaga Lombok Tengah tetap kondusif di tengah meningkatnya aktivitas politik, ekonomi, dan pariwisata,” pungkas Murdi.(*/Rd)
