NTB EXPOSE. LOMBOK TENGAH – Berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya adalah dengan program swasembada beras. Hal tersebut diupayakan dengan mendukung kebijakan pemerintah yang selaras dengan program Presiden RI untuk memajukan Pertanian nasional, ini juga berimbas kepada pemerintah propinsi hingga pemerintah kabupaten, tidak terkecuali di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah setempat agar bersama-sama mensukseskan program tersebut,” kata Ir. Moh. Kamrin selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah kepada media baru-baru ini.
Rapat satgas pelaksanaan oplah dikabupaten Lombok Tengah yang digelar minggu lalu tepatnya pada tanggal 7 Oktober tersebut, kita ditargetkan oleh Kementrian Pertanian untuk mendukung asta-cita Presiden RI dalam mensukseskan swasembada pangan. Kita diberikan program oplah (optimasi lahan) non rawa seluas 2500 Ha ditiga Kecamatan yakni di Kecamatan Pringgarata Praya Barat dan Praya Barat Daya,” kata Kamrin.
Oleh karena itu untuk mengawal dan mendukung agar program ini berjalan sesuai dengan tahapannya, maka pemerintah daerah membentuk satgas, dalam program oplah tersebut anggarannya murni dari APBN guna mendukung sistem irigasi petani kita, agar bagaimana mereka dari menanam padi sekali dalam setahun, bisa sampai 2 atau 3 kali dalam setahun jadi indeks penanaman kita untuk tanaman padi guna mendukung program ketahanan pangan.
Dijelaskannya, program oplah ini hanya diperuntukkan untuk komoditas tanaman padi saja, tidak untuk tanaman lainnya karena program ini ditujukan untuk mendukung swasembada beras. Itu yang kita lakukan sebelumnya dengan melibatkan semua unsur mulai dari bupati hingga kepala desa, bahkan dari tingkat bawah yang berkaitan dengan tata kelola irigasipun kita libatkan.
Diketahui program oplah ini sangat strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada beras, tetapi kita didaerah ini kan membantu petani kita dari menanam satu kali bisa sampai dua atau tiga kali dalam setahun, itu artinya bisa memberikan peluang bagi petani kita untuk sejahtera, meningkatkan pendapatan melalui indeks penanaman dan target lainnya juga yakni bagaimana meningkatkan produktivitas.
Kadis juga mengatakan, produktivitas kita sekarang rata-rata 5,7 ton per Ha, jika oplah ini berjalan diharapkan bisa lebih dari angka itu. Untuk melaksanakan sistem itu maka dibentuk namanya brigade pangan. brigade pangan ini anggotanya adalah petani-petani milenial yang ada disekitar kawasan itu, tentu harapan kita petani-petani milenial ini punya sisi keilmuan penerapan tekhnologi budidaya sehingga itu akan menjadi semakin bagus.
Selain itu ada manajemen usaha yang orientasinya memiliki peningkatan nilai sehingga produktivitas harus ditingkatkan, bagaimana mencapai itu tentu melalui penerapan tekhnologi sehingga fokus pemerintah kedepan dengan terbentuknya brigade pangan ini maka pendekatan program itu melalui brigade pangan itu sendiri,” kata Kamrin.
Sehingga dukungan alsintan dan lain sebagainya, tentu akan mengarah kepada mereka, artinya petani bisa meningkat produktivitasnya sehingga brigade pangan ini bisa menjadi bagian dari usaha untuk penguatan kelembagaan mereka.
Untuk rekrutmen brigade pangan ini ada tahapannya, namun kita mengutamakan mereka yang ada dikawasan setempat, misalnya ada sarjana pertanian disitu walaupun itu bukan menjadi ukuran, karena integritas juga diperlukan artinya kemauan, kemampuan dan komitmen untuk memahami bagaimana kinerja brigade pangan agar betul-betul memihak kepada peningkatan produktifitas untuk pengelolaan pertanian yang lebih bagus,” ujar Kamrin.
Diketahui brigade pangan ini terbentuk memang sudah menjadi konsep pengelolaan pada lahan pertanian, tapi kita mulai dari program oplah ini dulu dan ini bisa menjadi contoh, ketika brigade sukses, petani merasa diuntungkan, kemudian brigade pangan ini bisa berkembang menjadi usaha karena orientasinya adalah manajemen usaha akan menjadi potret bagi petani-petani lainnya yang belum terbentuk, kalau bisa memotivasi menjadi potret yang positif tentu kita tidak akan terlalu sulit untuk membentuk brigade pangan ditempat tempat yang lain,” kata Kamrin.
Karena pada prinsipnya brigade pangan ini adalah solusi bagi petani dan yang lainnya. Sedangkan mengenai program cetak sawah baru itu juga termasuk dalam program oplah, namun potensi kita yang terbatas untuk mencetak sawah baru di wilayah kabupaten Lombok Tengah. maka untuk itu langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah ya mau tidak mau harus mengoptimalisasi lahan sawah yang sudah ada agar semakin produktif, karena indikatornya adalah IP atau indeks penanaman.
Selain itu menurut Kamrin, terkait dengan penyaluran bantuan seperti pupuk, benih, bibit hingga sarana dan prasarana pertanian guna mensukseskan program oplah itu, nantinya bantuan-bantuan tersebut akan seiring sejalan melalui brigade pangan yang akan menjadi central untuk melaksanakan semua itu, seperti misalnya perencanaan kebutuhan pupuk, hand traktor, dan lain sebagainya itu juga akan menjadi tugas dan tanggung jawab brigade pangan,” tutup Kamrin.(Ntbexpose /04)
